Tanya Jawab Perpajakan

Ada pertanyaan seputar perpajakan? Silahkan bertanya DISINI.

Pertanyaan Pajak
No Pertanyaan
1
Dari : Dek
Unit : Dagang
Pertanyaan :
Apa kah salah jika omset kita di bawah 4,8m di tahun sebelum nya.melakukan pembayaran pph 25 di tahun berikut nya.sy pkp sejak 2010 selama ini sy melakukan pembayaran pph 25 untuk angsuran bulanan nya . Sekian terima kasih
Jawab :
Penjawab :
2
Dari : Bima Haris
Unit : Wiraswasta
Pertanyaan :
Jika ada transaksi barang ber Ppn dgn pihak swasta / faktur 010. Konsumen menghendaki adanya SSP Ppn. Bagaimana solusinya? (Transaksi menggunakan dana BOS/BOP PAUD) Trmksh
Jawab :
Penjawab :
3
Dari : REZA PURWANDARU
Unit : PPN DN
Pertanyaan :
Saya mau bertanya, saya sedang di lakukan pemeriksaan pajak, terdapat temuan kalau PPN DN, saya ada yang salah kode bayar jadi yang seharusnya PPN DN terbayar PPN BM, berkenaan dengan itu maka pembayaran yang kami lakukan tidak dapat di akui dan harus di lakukan PB dan terhitung dari tanggal bayar sampai dengan saat ini di berlakukan denda, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika saya memasukan NTPN pada Efaktur bisa di terima dan ketika kami melakukan laporan SPT juga bisa di terima selain itu selama bertahun tahun juga tidak ada STP yang datang maka, berdasarkan itu kami anggap tidak ada masalah namun saat di lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa di terima dan harus membayar denda dari tanggal terhitung hingga saat ini, bisa di bayangkan denda berjalan setiap bulan tanpa ada kontrol dari pajak, walaupun memang awalnya salah kami dengan kode bayar yang berbeda namun tidak ada proteksi sehingga kesalahan berlanjut hingga terjadi pemeriksaan pajak dan tanpa toleransi melakukan perhitungan denda, dengan kasus seperti ini kira kira solusi apa yang baik, sebagai wajib pajak kami telah membayar,
Jawab :
Penjawab :
4
Dari : Wahyu kuntoro
Unit : Free line/harian lepas
Pertanyaan :
Apakah pekerja free line (buruh serabutan) wajib dikenakan pajak pph pasal 21
Jawab :
Penjawab :
5
Dari : Andria Saptyasari
Unit : Fisip Unair
Pertanyaan :
Apakah serdos dan Hr mengajar, membimbimbing dan gaji itu termasuk Pph 21 final? Kalau termasuk final mengapa di laporan potongan pajak tidak tertulis final. Dan utk serdos golongan III potongan pajaknya5 atau 15% ya? Krn sy golongan 3 dan potongan pakaknya 15%
Jawab :
Penjawab :
6
Dari : Yurika
Unit : Pegawai
Pertanyaan :
Saya mau tanya, Untuk pelaporan spt Pph 21 tahun 2017 (form 1770 s) NIHIL. Apakah wajib lapor? Soalnya saya pernah dengar kalau ada peraturan baru per tahun januari 2018 tentang pelaporan spt nihil tidak diwajibkan lapor. Mohon pencerahan nya 🙏🙏
Jawab :
Penjawab :
7
Dari : Anton SE
Unit : Kontraktor
Pertanyaan :
Bagaimana membuat laporan keuangan pajak mengingat pembelian ada yang berPPN dan ada yang tidak berPPN ?
Jawab :
Penjawab :
8
Dari : Felix
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Dasar kena pajak untuk barang kena pajak adalah?
Jawab :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 1. Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajakatau nilai berupa uang yang dibayar atau seharus nya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 3. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undanga an yang mengatur mengenail kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan 4. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai Lain. Nilai laian adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan apajk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor. b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film. d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran. e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar. f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran. g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang. i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharus nya ditagih. Pajak Masukan sehubungan dengan: · Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata · Penyerahan jasa pengiriman paket. Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
9
Dari :
Unit :
Pertanyaan :
Jawab :
Penjawab :
10
Dari : Kadek Winarti
Unit : Otomotif
Pertanyaan :
PPh pasal 22 bukankah dikenakan atas pembelian barang? Oleh pihak ATPM, PPh 22 malah dipungut sampai ke ongkos angkut (harga kendaraan + ongkos angkutnya dikenakan PPh 22) Setahu saya ongkos angkut cuma kena PPh pasal 23 Mohon informasinya. terima kasih
Jawab :
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PMK-34/PMK.010/2017 Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dengan alasan kepraktisan DPP dalam faktur pajak terdiri atas : Barang dan biaya pengiriman. Namun jika pembeli merasa keberatan bisa meminta 2 faktur pajak yang terpisah antara barang dan jasa pengiriman, sehingga pemungutan PPh 22 atas DPP PPN barang. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
11
Dari : Agus Ngatno
Unit : Perangkat desa
Pertanyaan :
Salam sejahtera selalu Apakah ada peraturan jika pajak tidak sampai target tunjangan perangkat desa bisa di tunda
Jawab :
Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan: 1. Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota; 2. Tunjangan yang berasal dari APB Desa; 3. Jaminan kesehatan; 4. Penerimaan lainnya yang sah. Besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui besaran penghasilan tetap kepala desa, Anda dapat melihat peraturan bupati/walikota setempat.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
12
Dari : DHANI SOFYAN
Unit : Swasta
Pertanyaan :
contoh kasus -Perusahaan kayu log(IUPHHK) PT.123 -Mulai Operasi Tahun 2015 -Pada tahun 2016,PT.123 ada penjualan kayu log satu kali dibulan mei 2016 dengan harga 3.5 m..dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada penjualan dikarenakan ada masalah dialat berat… pertanyaan : 1. Apakah ditahun 2017 PT.123 bisa menggunakan PP 46 pph final 1% setiap penjualan yang terjadi ditahun 2017, mengingat omset ditahun 2016 dibawah 4.8 m ? 2.Bagaimana jika penjualan PT.123 ditahun 2017 mengalami kenaikan diatas 4.8 m…apakah masih mengikuti perhitungan 1% setiap penjualan maret,june dan agustus 2017 ? Contoh : – penjualan maret 3 m, June 3.5 m, dan agustus 3 m jadi total 9.5 m sampai dengan akhir tahun Terima Kasih Jawabannya
Jawab :
Jawabannya seperti kasus berikut, mohon dipahami : Bagi WP badan baru yang belum beroperasi komersial atau beroperasi komersial kurang dari 1 tahun maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum. Misal CV Maju Jaya terdaftar NPWP tanggal 15 Juni 2014, mulai beroperasi komersial ( mulai saat pertama kali ada penjualan barang atau jasa atau saat memperoleh penghasilan ) pada tanggal 03 Agustus 2014. Maka kewajiban CV Maju Jaya melaporkan pph pasal 25 nihil untuk masa pajak juni 2014 dan juli 2014 ( perusahaan belum ada kegiatan komersial). Sedangkan untuk masa pajak agustus karena sudah ada kegiatan komersial, maka penghitungan PPh pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). (KMK no 208/PMK.03/2009 pasal 2 huruf 4 ) Misal : Omzet bulan agustus sebesar 50.000.000 laba bersih bulan agustus 2014 sebesar 10.000.000, Laba bersih setahun = 120.000.000 PPh setahun = 12,5% x 120.000.000 = 15.000.000 PPh sebulan = 15.000.000 : 12 = 1.250.000 Maka pph pasal 25 masa pajak agustus 2014 s.d desember 2014 masing-masing sebesar 1.250.000 Sedangkan penghitungan PPh pasal 25 untuk bulan jan 2015 s.d desember 2015 menunggu penghitungan SPT Tahunan tahun pajak 2014, yaitu sebesar pph terutang selama tahun 2014 dibagi 12. –baca di bagian pelaporan spt tahunan– Pembayaran pph pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika ada pembayaran tanggal pembayaran dianggap sama dengan tanggal pelaporan, artinya kalo sudah bayar tidak perlu lapor lagi. Sedangkan jika nihil/tidak ada pembayaran maka wajib lapor ( Per Dirjen pajak no 22/PJ/2008 pasal 4 ). Sanksi keterlambatan bayar = 2% per bulan x nilai kurang bayar Sanksi keterlambatan lapor pph pasal 25 = 100.000 ( UU KUP 16 TAHUN 2009 pasal 3 dan 7 ). Kode MAP pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 411126 Kode KJS pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 100 Setelah berlalu satu tahun sejak kegiatan komersial perusahaan, dalam contoh diatas CV maju jaya memulai kegiatan komersial sejak 03 Agustus 2014, maka setahunnya adalah 02 Agustus 2015 , krn berada di bagian tahun , maka di genapkan s.d akhir desember 2015. Untuk menghitung apakah masa pajak januari 2016 masih menggunakan tarif umum ( pasal 25 ) atau menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) maka di lihat omzet tahun sebelumnya yaitu omzet tahun 2015, jika omzet tahun 2015 dibawah 4.8 milyar maka penghitungan pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) yaitu pajak penghasilan = 1% x omzet januari 2016 adapun jika omzet tahun 2015 diatas 4.8 milyar maka untuk menghitung pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan tarif umum ( pasal 25)
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
13
Dari : Cv putra pertiwi
Unit : Pembuatan ornamen lengkung di area kolam jembatan Direktorat sarana prasarana dan lingkungan unair
Pertanyaan :
Bagaimana bentuk form ceklis pekerjaan
Jawab :
Mohon ditanyakan ke dit sarpras. Terimakasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
14
Dari : Dhuha Kurniawan
Unit : Fakultas Keperawatan
Pertanyaan :
Berapa besaran tarif pajak untuk hadiah ?
Jawab :
25%
Penjawab : Fahmi Putri Wahyudi
15
Dari : sehendri
Unit : jasa konstruksi
Pertanyaan :
apakah arti kode transaksi 010, 020, 030
Jawab :
Faktur 010 untuk penyerahan kepada pihak bukan pemungut/swasta Faktur 020 untuk penyerahan kepada pihak pemungut bendaharawan Faktur 030 untuk penyerahan kepada pihak pemungut selain bendaharawan
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
16
Dari : Amir
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Saya sudah input SSP lalu saya simpan, tetapi kode ebilling tidak keluar dan sudah saya coba berkali-kali jg tidak berhasil. mohon bantuannya. Trims
Jawab :
Langsung preview cetak dari browser. Jangan menggunakan menu cetak di website. Asal sudah muncul kode billing ya.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
17
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon untuk NPWP Badan Universitas, di scan dan dishare di aplikasi keuangan ya.., supaya bisa kita serahkan ke rekanan dan yang membutuhkan, terimakasih sebelumnya
Jawab :
Siap. Proses Bu...
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
18
Dari : ZULFIKRI
Unit : RSUD SURADADI
Pertanyaan :
BAGAIMANA PAJAKNYA UNTUK REKANAN PEMERINTAH? KARENA BARU PERTAMA KALI MENGGUNAKAN, MOHON INFORMASINYA. TERIMAKASIH
Jawab :
Kalau di Unair kita bekerja sama dengan pihak bank, jadi setelah kita rekap baru kita bayarkan dengan membuat e-billing terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya atau ingin berbagi bisa langsung datang ke bagian Keuangan. Alamat ada di website ini. Terima Kasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
19
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon informasi tentang E-Billing dan bagaimana implementasi pembayaran pajak yang dilakukan diFakultas berkaitan dengan E Billing tersebut, mengingat beberapa bank sudah memberikan peringatan bahwa mereka tidak lagi menerima pembayaran pajak manual mulai bulan depan (februari)
Jawab :
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon sabar. InsyaAllah hari Selasa tgl 26 Anda akan diundang untuk sosialisasi masalah keuangan. mohon kalau ada ide bisa juga disampaikan
Penjawab : Habiburrochman, SE.,M.Si.,Ak.