Tanya Jawab Perpajakan


W3Schools

Ada pertanyaan seputar perpajakan? Silahkan bertanya DISINI.

Pertanyaan Pajak
No Pertanyaan
1
Dari : Saharuddin
Unit : Dinas pendidikan
Pertanyaan :
Saya PNS juga punya usaha jual AtK di rumah, pajak pph yg saya harus bayar
Jawab :
Penjawab :
2
Dari : Felix
Unit : Staff Pajak
Pertanyaan :
Siang, saya mau tanya apakah terima ganti rugi dari pemerintah atas tanah yang kena jalur kereta api cepat tetap terutang PPN ?
Jawab :
Penjawab :
3
Dari :
Unit :
Pertanyaan :
Jawab :
Penjawab :
4
Dari :
Unit :
Pertanyaan :
Jawab :
Penjawab :
5
Dari : Edy Susanto
Unit : Cv
Pertanyaan :
Spt masa bulan September sudah saya lapor, waktu mau buat pembetulan terhapus, sedangkan faktur pajak sudah direvisi, ada pm, apa solusinya ?
Jawab :
Penjawab :
6
Dari : Ai Susanti
Unit : Perpajakn
Pertanyaan :
Apakah yang tidak punya NPWP dan penghasilan dibawah PTKP bisa dikatakan Wajib pajak orang pribadi
Jawab :
Penjawab :
7
Dari : Ega Septiana
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Mau bertanya mengenai ekstensifikasi pajak, waktu itu saya menemukan jurnal mengenai ekstensifikasi pajak yang diolah secara sekunder. Kalau secara sekunder, melihat wp baru yg terdaftar. Apakah setiap wp baru yg terdaftar merupakan program ekstensifikasi pajak?
Jawab :
Penjawab :
8
Dari : Ega Septiana
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Mau bertanya mengenai ekstensifikasi pajak, waktu itu saya menemukan jurnal mengenai ekstensifikasi pajak yang diolah secara sekunder. Kalau secara sekunder, melihat wp baru yg terdaftar. Apakah setiap wp baru yg terdaftar merupakan program ekstensifikasi pajak?
Jawab :
Penjawab :
9
Dari : Yovie
Unit : Perusahaan Swasta (Non-PKP)
Pertanyaan :
PT. X berdiri Januari 2017, dan terdaftar di KPP Mei 2017 Pada Oktober 2017 hanya ada biaya operasional dan SPT Tahunan 2017 nihil Pada awal tahun 2018 PT. X melakukan transaksi jual beli dan total omzet pada saat ini telah melebihi 50M. Terkait PP 23 yang berlaku Juli 2018, apakah PT. X berhak mengikuti atau tidak? Terima kasih
Jawab :
Penjawab :
10
Dari : galih nengah nanda
Unit : kementrian keuagan
Pertanyaan :
PT Cipta Kereta Kencana adalah sebuah persusahaan karoseri kendaraan bermotor yang berlokasi di kota Malang-Jawa Timur yang berdiri sejak 25 tahun silam. PT Cipta Kencana ini merupakan perusahaan keluarga yang telah dimiliki secara turun temurun oleh pengusaha keturunan Tionghoa, yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Bun Sui Lie. PT Cipta Kereta Kencana sebagai perusahaan apabila digolongkan ukuran usahanya adalah termasuk perusahaan karoseri berskala sedang. DomisiliPT Cipta Kereta Kencana sebagai tempat usaha baik work-shop maupun kantor administrasinya tepat berkedudukan di Jl Duduksampean No 55 -56, Kidul Pasar, Malang. Perusahaan karoseri kendaraan ini memiliki kapasitas produksi dalam membuat kendaraan angkutan bus dan truk secara rata-rata sebanyak 5 kendaraan setiap bulannya, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.000.000.000,- . Suatu ketika saat PT Cipta Kereta Kencana harus menyelesaikan kendaraan pesanan dari para costumer-nya,perusahaan tersebut mengalami kesulitan aliran dana tunai (cash-flow) untuk membeli bahan baku dan upah pekerja sehingga harus mengutang pada sebuah bank perkreditan di kota yang sama yaitu Bank Meditenan yang beralamat di Pasar Gede Blok 2b, kota Malang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,-. Seasuai dengan perjanjian perikatan yang telah dibuat antara PT CiptaKereta Kencana dengan Bank Meditenan, PT Cipta Kereta Kencana harus membayar bunga atas hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jatuh tempo pada Th 2009 kepada Bank Meditenan sebesar 10% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- . Dalam perjalanannya PT Cipta Kereta Kencana yang dipimpin oleh Bun Sui Lie ini benar-benar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh Pasal 23, dengan menyetor 15% atas bunga kepada Bank Meditenan. Akan tetapi Bun Sui Lie sendiri sebagai pribadi pengusaha muda yang belum cukup berpengalaman, Ia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya ternyata masih belum memiliki surat ketetapan PKP sehingga tidak memiliki NPWP sejak Ia memimpin perusahaan karoseri itu, yaitu mulai dari satu setengah tahun silam (18 bulan). Sebagaimana pada persoalan semula tentang pemungutan pajak 15% atas bunga yang telah disetorkan oleh Bun Sui Lie sesuai PPh Pasal 23 tersebut, maka menyikapi keadaan ini pihak Bank Meditenan sangat berkeberatan atas pemungutan pajak atas bunga tersebut - karena seluruh penghasilan yang diperolehnya semata-mata hanya dari bisnis bunga seperti tersebut di atas, dan bunga sebesar Rp 1.250.000.000,- itu lebih kecil dari PTKP-nya sendiri dari Bank Meditenan. Setoran pajak PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh PT Cipta Kereta Kencana pada tanggal 5 Desember 2009. Dari persoalan tersebut di atas, maka Pertama pada tanggal 12 Pebruari 2010 Bank Meditenan melakukan pengajuan keberatan atas pemungutan pajak yang telah disetor PT Cipta Kereta Kencana kepada Ditjen Pajak secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasannya. Kedua sebagaimana adanya WP-Badan baik PT Cipta Kencana maupun Bank Meditenan dalam hal ini telah mempunyai NPWP, kecuali NPWP-Pribadi atas nama Bun Sui Lie itu. Ketiga, pada Tgl 18 Pebruari 2010 petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pembukuan Bank Meditenan, yang berakhir ditemukannya kekeliruan dalam pembukuan, yang ternyata penghasilan yang diperolehnya lebih besar dari PTKP-nya. Perintah Tugas: 1.Apa akibat yang timbul dari kasus tersebut di atas, termasuk persoalan Bun Sui Lie yang belum memiliki PKP-NPWP-pribadi tersebut? 2.Apa pula akibat yang timbul dari kasus hasil pemeriksaan petugas pajak, yang ternyata penghasilan Bank Meditemen melebihi PTKP? 3.Bagaimana menyelesaikan masalah pemungutan pajak ini?
Jawab :
Penjawab :
11
Dari : Umi
Unit : Pemerintah Desa
Pertanyaan :
Sy mau tanya Apakah sewa alat ( molen, loader dll) dikenakan PPN???
Jawab :
Penjawab :
12
Dari : Umi
Unit : Pemerintah Desa
Pertanyaan :
Sy mau tanya Apakah sewa alat ( molen, loader dll) dikenakan PPN???
Jawab :
Penjawab :
13
Dari : MEYLISA AYU SAFITRI
Unit : PT. KGC Saintifik
Pertanyaan :
menjual BKP kepada pihak swasta dengan nilai diatas 2.000.000 apakah dikenakan pph 22 ?
Jawab :
Penjawab :
14
Dari : veyee
Unit : pajak ppn
Pertanyaan :
mohon pencerahannya, kalau menerbitkan faktur pajak untuk masa agustus tetapi baru di approve bulan september dan dilaporkan sebagai pembetulan spt ppn masa agustus apa boleh ? apakah dikenai sanksi .?
Jawab :
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan atau Penjualan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak wajib menerbitkan atau membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut harus diterbitkan atau dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada : Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan kasus Anda, maka dapat diasumsikan pembuatan faktur pajak tidak pada saat tanggal penyerahan sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 14 ayat 1 huruf d juncto pasal 14 ayat 4 UU tentang KUP.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
15
Dari : Bonando Bona Siagian (FE-Unair 1997)
Unit : Perpajakan (KUP)
Pertanyaan :
Mohon bantuannya buat adik2 FE Unair & team jika ada info tentang Undang2 Perpajakan yang baru beserta tanya jawabnya (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 28, PPh 29, PPh 4 ayt 2, dan PPh 15). Terima kasih atas kerjasamanya.. Salam, Bonando B.Siagian
Jawab :
Penjawab :
16
Dari : Deded Hd
Unit : Pajak
Pertanyaan :
Assalamu’alaikum wrwb.., Sebelumnya kami minta maaf…! 1. Kami ada masalah dengan pajak. Adalah alm. orangtua kami yang memiliki sebuah unit usaha berbentuk CV. Sepengetahuan kami, unit usaha beliau ini tidak pernah berjalan dan tidak pernah ada kegiatan aktivitas selama beliau masih ada. 2. Dan setelah orangtua kami wafat (2010), CV ini tidak ada pimpinan atau manajer dan juga tidak ada aktivitasnya sama sekali hingga saat ini kami menerima surat himbauan pembayaran tunggakan pajak dari DIRJEN PAJAK kantor wilayah DJP JATIM II (2018) 3. Seingat kami juga, ketika beliau masih ada, laporan pajak dari CV ini adalah NIHIL. Kemudian.., di bulan ini kami mendapatkan Himbauan Pelunasan Tunggakan atau Hutang Pajak, sebesar +/- Rp. 1.000.000,- 4. Bagaimana mungkin kami harus melunasi tunggakan pajak tsb? Sedangkan unit usaha tsb, tidak pernah ada kegiatan dan aktivitasnya sama sekali. Kami mengharap dan memohon petunjuk dan kebijakan dari DIRJEN PAJAK kantor wilayah DJP JATIM II. Sekian dan terima kasih..! Wassalamu’alaikum wrwb.., Deded HD
Jawab :
Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut: Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000 Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000 Dari ketentuan yang ada, ternyata pemerintah memberikan kemudahan khusus dengan tidak memberikan sanksi administrasi berupa denda bila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh, yakni: Orang yang sudah meninggal Orang yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan Orang yang berstatus warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia Bentuk usaha tetap yang tidak lagi melakukan kegiatannya di Indonesia Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan berlaku Orang yang mengalami musibah bencara, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuagan (PMK) Orang yang dalam keadaan mengalami kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, maupun kegagalan sistem computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan Sehingga melihat ketentuan di atas seharusnya, pihak ahli waras mengajukan pencabutan NPWP atas CV. tersebut namun pihak pajak juga melihat apakah ada tunggakan pajak apa tidak, termasuk sanksi telat lapor SPT.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
17
Dari : Wirya
Unit : Tabanan
Pertanyaan :
Saya mau menanyakan 1. Saya memiliki badan usaha yang khusus bergerak di jasa konstruksi pemerintah, semua ppn dan pph sudah dipotong bendaharawan, pertanyaannya tiba tiba badan usaha saya didenda masalah faktur pajak tanpa ada surat pembritahuan dari pajak sebelumnya apa benar seperti itu? Mohon jawabannya
Jawab :
Penjawab :
18
Dari : Dwi Iswahyudi
Unit : SMK
Pertanyaan :
Ronaldo umur 45 tahun dan Anaknya Messi umur 15 tahun, masng-masing tidak memiliki NPWP, memiliki keahlian mengecat. Sebagai pekekerja lepas, untuk bulan Agustus 2018 masing-masing dalam satu kontrak mengecat rumah menerima penghasilan kotor Rp.6.000.000,00 Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: 1) Apakah keduanya harus dikenakan tarif dan dasar penetapan pajak yang sama ?, dan 2) Berapa beban pajak masing-masing ?
Jawab :
Penjawab :
19
Dari : Marry
Unit : -
Pertanyaan :
Mau tanya apakah benar kiriman dollar dari LN (Eropa) dalam paket,harus ada IMF letter dari Menteri Keuangan?
Jawab :
Penjawab :
20
Dari : Arsyidah Arsyad
Unit : Makassar
Pertanyaan :
Tahun 2008 sampai 2014 masih kerja di salah satu Perusahaan Finance di Makassar. Saat itu pembayaran pajak saya dibayarkan langsung oleh Kantor saya saat itu. Pada awal tahun 2015 saya sudah berhenti bekerja dari kantor tersebut. Yang ingin saya taxakan : kok tahun 2018 ini saya dapat Surat Teguran ya ? Dalam surat tersebut saya tidak membayar pajak dari tahun 2015 dan 2016. Padahal saya sudah tidak bekerja. Mohon pencerahannya , terima kasih
Jawab :
Penjawab :
21
Dari : OKTA OVIRAYANA
Unit : perpajakan
Pertanyaan :
ada sewa tiang reklame (punya badan atau pribadi), initinya sih sewa tiang reklame ini milik swata... dipotong PPhnya itu masuk ke PPh 4 ayat 2 atau PPh 23? Terima Kasih
Jawab :
Penjawab :
22
Dari : nurhayati
Unit : rumah makan
Pertanyaan :
apakah rumah makan saya kena pajak. sementata omzet harian saya tidak tentu. ya kalau dirata-ratakan tiap harian sekitar 300rb. tempat saya jualan di cianjur. namun beberapa hari ke belakang ada 10 orang pajak datang untuk meminta data & memberikan formulir dimana dikatakan harus bayar pajak 10% dari 1 jt. yg tidak saya mengerti kenapa harus 10% dari 1 jt. kalo 10% dari omzet baru saya mengerti. emang pajak 10% dari omzet. nah smentara kalau 10% dari omzet ya gimana labanya juga ga seberapa. masa harus bayar pajak. tpi kalau 10% dari 1 juta apa? apa itu oknum? nohon jawabannya. terima kasih
Jawab :
Penjawab :
23
Dari : Refagunang
Unit : Karyawan
Pertanyaan :
Jika ada PT. yang bergerak di penjualan apartemen PKP di thn 2018. Dan br daftar e faktur bulan mey 20 18 bagaimana utk pelaporan dan pembayaran PPN atas penjualan apartemen dari bulan januari 2018 hingga april 2018 apakah bisa di gabungkan pada pelaporan mei 2018??
Jawab :
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Jika PKP bapak ditetapkan bulan mei maka bapak hanya boleh memungut PPN mulai bulan mei 2018. Untuk bulan Januari - April Bapak termasuk Non-PKP sehingga tidak berkewajiban untuk memungut PPN
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
24
Dari : Desti
Unit : belum bekerja
Pertanyaan :
Assalamualaikum .. saya mau bertanya.. begini saya membuat NPWP di wilayah A .. terus di kartuya . KPP nya di daerah B .. jadi kalo mau menon efektif kan NPWP nya diwilayah mana ya ??
Jawab :
Penjawab :
25
Dari : SUTIAWAN
Unit : LG Electronics
Pertanyaan :
Saya menjual product A ke toko senilai 870.000 akan tetapi karena ada program yang kami jalankan, yakni setiap pembelian 1 Unit Product A atau pun B, kami alokasikan Budget sebesar 1.5% setiap unitnya. Berarti di Invoice Product A kami terbitkan 870.000 - (870.000 x 1.5%) 870.000 - 13.050 = 856.950 termasuk pajak Budget sebesar 13.050 ini kami jadikan Dana Titipan ke Toko tersebut untuk digunakan buat trip, biaya itu terakumulasi selama 5 bulan Pertanyaan saya adalah apakah biaya titipan ini akan dianggap menjadi penghasilan Toko atau tidak? Dan apakah Toko berhak mengenakan pajak atas Dana Titipan itu... Terima kasih
Jawab :
Penjawab :
26
Dari : Hardi
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Berapa besaran PTKP wajib pajak tahun ini?
Jawab :
Tarif PTKP terbaru atau pun tarif PTKP 2018 masih sama dengan tarif PTKP 2016 yang masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. TARIF PTKP TERBARU ( PTKP 2016 / PTKP 2017) Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut: Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
27
Dari : Putri
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Pada saat krisis moneter tahun 1998. Bagaimana pemberlakuan pajak di indonesia? Sistem pemungutan dan penghitungannya bagaimana?
Jawab :
Penjawab :
28
Dari : agus handoko
Unit : suplayer
Pertanyaan :
sy membeli barang senilai 30 jt, kena pajak 10% sy harus bayar 40 jt, berikutnya barang tersebut sy jual kepada bapak budi dengan harga 32.500.000 dan ongkos angkut 1.000.000, pajak ditanggung suplayer, berapa pajak yng harus sy bayarkan kepada pemerintah
Jawab :
Penjawab :
29
Dari : ahmad
Unit : Pemda
Pertanyaan :
apakah bisa pajak PPN yang sudah dibayarkan ditarik kembali, dikarenakan sudah pernah dilakukan pembayaran sebelumnya. makasih...
Jawab :
Penjawab :
30
Dari : Martin
Unit : -
Pertanyaan :
Apakah SPT PPh 23 sudah bisa lapor Online menggunakan e-Filling ???
Jawab :
Benar Rekan, PPh 23 belum bisa dilaporkan secara e-filing di laman resmi DJP.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
31
Dari : Junaed
Unit : Supplier
Pertanyaan :
Saya baru buat CV..buat blan april baru beroperasi bulan juni.. 1.apa saja kewajiban tiap bulanya 2.pada saat transaksi apakah saya perlu memngut pajak ke orang lain/client kami..tapi kami non pkp
Jawab :
Penjawab :
32
Dari : Dek
Unit : Dagang
Pertanyaan :
Apa kah salah jika omset kita di bawah 4,8m di tahun sebelum nya.melakukan pembayaran pph 25 di tahun berikut nya.sy pkp sejak 2010 selama ini sy melakukan pembayaran pph 25 untuk angsuran bulanan nya . Sekian terima kasih
Jawab :
Penjawab :
33
Dari : Bima Haris
Unit : Wiraswasta
Pertanyaan :
Jika ada transaksi barang ber Ppn dgn pihak swasta / faktur 010. Konsumen menghendaki adanya SSP Ppn. Bagaimana solusinya? (Transaksi menggunakan dana BOS/BOP PAUD) Trmksh
Jawab :
Penjawab :
34
Dari : REZA PURWANDARU
Unit : PPN DN
Pertanyaan :
Saya mau bertanya, saya sedang di lakukan pemeriksaan pajak, terdapat temuan kalau PPN DN, saya ada yang salah kode bayar jadi yang seharusnya PPN DN terbayar PPN BM, berkenaan dengan itu maka pembayaran yang kami lakukan tidak dapat di akui dan harus di lakukan PB dan terhitung dari tanggal bayar sampai dengan saat ini di berlakukan denda, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika saya memasukan NTPN pada Efaktur bisa di terima dan ketika kami melakukan laporan SPT juga bisa di terima selain itu selama bertahun tahun juga tidak ada STP yang datang maka, berdasarkan itu kami anggap tidak ada masalah namun saat di lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa di terima dan harus membayar denda dari tanggal terhitung hingga saat ini, bisa di bayangkan denda berjalan setiap bulan tanpa ada kontrol dari pajak, walaupun memang awalnya salah kami dengan kode bayar yang berbeda namun tidak ada proteksi sehingga kesalahan berlanjut hingga terjadi pemeriksaan pajak dan tanpa toleransi melakukan perhitungan denda, dengan kasus seperti ini kira kira solusi apa yang baik, sebagai wajib pajak kami telah membayar,
Jawab :
Penjawab :
35
Dari : Wahyu kuntoro
Unit : Free line/harian lepas
Pertanyaan :
Apakah pekerja free line (buruh serabutan) wajib dikenakan pajak pph pasal 21
Jawab :
Penjawab :
36
Dari : Andria Saptyasari
Unit : Fisip Unair
Pertanyaan :
Apakah serdos dan Hr mengajar, membimbimbing dan gaji itu termasuk Pph 21 final? Kalau termasuk final mengapa di laporan potongan pajak tidak tertulis final. Dan utk serdos golongan III potongan pajaknya5 atau 15% ya? Krn sy golongan 3 dan potongan pakaknya 15%
Jawab :
Penjawab :
37
Dari : Yurika
Unit : Pegawai
Pertanyaan :
Saya mau tanya, Untuk pelaporan spt Pph 21 tahun 2017 (form 1770 s) NIHIL. Apakah wajib lapor? Soalnya saya pernah dengar kalau ada peraturan baru per tahun januari 2018 tentang pelaporan spt nihil tidak diwajibkan lapor. Mohon pencerahan nya 🙏🙏
Jawab :
Penjawab :
38
Dari : Anton SE
Unit : Kontraktor
Pertanyaan :
Bagaimana membuat laporan keuangan pajak mengingat pembelian ada yang berPPN dan ada yang tidak berPPN ?
Jawab :
Penjawab :
39
Dari : Felix
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Dasar kena pajak untuk barang kena pajak adalah?
Jawab :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 1. Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajakatau nilai berupa uang yang dibayar atau seharus nya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 3. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undanga an yang mengatur mengenail kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan 4. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai Lain. Nilai laian adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan apajk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor. b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film. d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran. e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar. f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran. g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang. i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharus nya ditagih. Pajak Masukan sehubungan dengan: · Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata · Penyerahan jasa pengiriman paket. Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
40
Dari : Kadek Winarti
Unit : Otomotif
Pertanyaan :
PPh pasal 22 bukankah dikenakan atas pembelian barang? Oleh pihak ATPM, PPh 22 malah dipungut sampai ke ongkos angkut (harga kendaraan + ongkos angkutnya dikenakan PPh 22) Setahu saya ongkos angkut cuma kena PPh pasal 23 Mohon informasinya. terima kasih
Jawab :
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PMK-34/PMK.010/2017 Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dengan alasan kepraktisan DPP dalam faktur pajak terdiri atas : Barang dan biaya pengiriman. Namun jika pembeli merasa keberatan bisa meminta 2 faktur pajak yang terpisah antara barang dan jasa pengiriman, sehingga pemungutan PPh 22 atas DPP PPN barang. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
41
Dari : Agus Ngatno
Unit : Perangkat desa
Pertanyaan :
Salam sejahtera selalu Apakah ada peraturan jika pajak tidak sampai target tunjangan perangkat desa bisa di tunda
Jawab :
Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan: 1. Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota; 2. Tunjangan yang berasal dari APB Desa; 3. Jaminan kesehatan; 4. Penerimaan lainnya yang sah. Besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui besaran penghasilan tetap kepala desa, Anda dapat melihat peraturan bupati/walikota setempat.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
42
Dari : DHANI SOFYAN
Unit : Swasta
Pertanyaan :
contoh kasus -Perusahaan kayu log(IUPHHK) PT.123 -Mulai Operasi Tahun 2015 -Pada tahun 2016,PT.123 ada penjualan kayu log satu kali dibulan mei 2016 dengan harga 3.5 m..dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada penjualan dikarenakan ada masalah dialat berat… pertanyaan : 1. Apakah ditahun 2017 PT.123 bisa menggunakan PP 46 pph final 1% setiap penjualan yang terjadi ditahun 2017, mengingat omset ditahun 2016 dibawah 4.8 m ? 2.Bagaimana jika penjualan PT.123 ditahun 2017 mengalami kenaikan diatas 4.8 m…apakah masih mengikuti perhitungan 1% setiap penjualan maret,june dan agustus 2017 ? Contoh : – penjualan maret 3 m, June 3.5 m, dan agustus 3 m jadi total 9.5 m sampai dengan akhir tahun Terima Kasih Jawabannya
Jawab :
Jawabannya seperti kasus berikut, mohon dipahami : Bagi WP badan baru yang belum beroperasi komersial atau beroperasi komersial kurang dari 1 tahun maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum. Misal CV Maju Jaya terdaftar NPWP tanggal 15 Juni 2014, mulai beroperasi komersial ( mulai saat pertama kali ada penjualan barang atau jasa atau saat memperoleh penghasilan ) pada tanggal 03 Agustus 2014. Maka kewajiban CV Maju Jaya melaporkan pph pasal 25 nihil untuk masa pajak juni 2014 dan juli 2014 ( perusahaan belum ada kegiatan komersial). Sedangkan untuk masa pajak agustus karena sudah ada kegiatan komersial, maka penghitungan PPh pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). (KMK no 208/PMK.03/2009 pasal 2 huruf 4 ) Misal : Omzet bulan agustus sebesar 50.000.000 laba bersih bulan agustus 2014 sebesar 10.000.000, Laba bersih setahun = 120.000.000 PPh setahun = 12,5% x 120.000.000 = 15.000.000 PPh sebulan = 15.000.000 : 12 = 1.250.000 Maka pph pasal 25 masa pajak agustus 2014 s.d desember 2014 masing-masing sebesar 1.250.000 Sedangkan penghitungan PPh pasal 25 untuk bulan jan 2015 s.d desember 2015 menunggu penghitungan SPT Tahunan tahun pajak 2014, yaitu sebesar pph terutang selama tahun 2014 dibagi 12. –baca di bagian pelaporan spt tahunan– Pembayaran pph pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika ada pembayaran tanggal pembayaran dianggap sama dengan tanggal pelaporan, artinya kalo sudah bayar tidak perlu lapor lagi. Sedangkan jika nihil/tidak ada pembayaran maka wajib lapor ( Per Dirjen pajak no 22/PJ/2008 pasal 4 ). Sanksi keterlambatan bayar = 2% per bulan x nilai kurang bayar Sanksi keterlambatan lapor pph pasal 25 = 100.000 ( UU KUP 16 TAHUN 2009 pasal 3 dan 7 ). Kode MAP pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 411126 Kode KJS pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 100 Setelah berlalu satu tahun sejak kegiatan komersial perusahaan, dalam contoh diatas CV maju jaya memulai kegiatan komersial sejak 03 Agustus 2014, maka setahunnya adalah 02 Agustus 2015 , krn berada di bagian tahun , maka di genapkan s.d akhir desember 2015. Untuk menghitung apakah masa pajak januari 2016 masih menggunakan tarif umum ( pasal 25 ) atau menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) maka di lihat omzet tahun sebelumnya yaitu omzet tahun 2015, jika omzet tahun 2015 dibawah 4.8 milyar maka penghitungan pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) yaitu pajak penghasilan = 1% x omzet januari 2016 adapun jika omzet tahun 2015 diatas 4.8 milyar maka untuk menghitung pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan tarif umum ( pasal 25)
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
43
Dari : Cv putra pertiwi
Unit : Pembuatan ornamen lengkung di area kolam jembatan Direktorat sarana prasarana dan lingkungan unair
Pertanyaan :
Bagaimana bentuk form ceklis pekerjaan
Jawab :
Mohon ditanyakan ke dit sarpras. Terimakasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
44
Dari : Dhuha Kurniawan
Unit : Fakultas Keperawatan
Pertanyaan :
Berapa besaran tarif pajak untuk hadiah ?
Jawab :
25%
Penjawab : Fahmi Putri Wahyudi
45
Dari : sehendri
Unit : jasa konstruksi
Pertanyaan :
apakah arti kode transaksi 010, 020, 030
Jawab :
Faktur 010 untuk penyerahan kepada pihak bukan pemungut/swasta Faktur 020 untuk penyerahan kepada pihak pemungut bendaharawan Faktur 030 untuk penyerahan kepada pihak pemungut selain bendaharawan
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
46
Dari : Amir
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Saya sudah input SSP lalu saya simpan, tetapi kode ebilling tidak keluar dan sudah saya coba berkali-kali jg tidak berhasil. mohon bantuannya. Trims
Jawab :
Langsung preview cetak dari browser. Jangan menggunakan menu cetak di website. Asal sudah muncul kode billing ya.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
47
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon untuk NPWP Badan Universitas, di scan dan dishare di aplikasi keuangan ya.., supaya bisa kita serahkan ke rekanan dan yang membutuhkan, terimakasih sebelumnya
Jawab :
Siap. Proses Bu...
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
48
Dari : ZULFIKRI
Unit : RSUD SURADADI
Pertanyaan :
BAGAIMANA PAJAKNYA UNTUK REKANAN PEMERINTAH? KARENA BARU PERTAMA KALI MENGGUNAKAN, MOHON INFORMASINYA. TERIMAKASIH
Jawab :
Kalau di Unair kita bekerja sama dengan pihak bank, jadi setelah kita rekap baru kita bayarkan dengan membuat e-billing terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya atau ingin berbagi bisa langsung datang ke bagian Keuangan. Alamat ada di website ini. Terima Kasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
49
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon informasi tentang E-Billing dan bagaimana implementasi pembayaran pajak yang dilakukan diFakultas berkaitan dengan E Billing tersebut, mengingat beberapa bank sudah memberikan peringatan bahwa mereka tidak lagi menerima pembayaran pajak manual mulai bulan depan (februari)
Jawab :
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon sabar. InsyaAllah hari Selasa tgl 26 Anda akan diundang untuk sosialisasi masalah keuangan. mohon kalau ada ide bisa juga disampaikan
Penjawab : Habiburrochman, SE.,M.Si.,Ak.