Tanya Jawab Perpajakan


W3Schools

Ada pertanyaan seputar perpajakan? Silahkan bertanya DISINI.

Tanya Jawab Pajak
No Pertanyaan
1
Dari : suwondo
Unit : badan usaha
Pertanyaan :
saya sudah mengganti faktur pajak pengganti, apa bisa saya ganti lagi dengan merubah masa pajaknya
Jawab :
Penjawab :
2
Dari : Rahmat
Unit : Akuntansi
Pertanyaan :
Pak ahmad pns gol lV merupakan ketua panitia wisuda mahasiswa utu yang dibayar honor sebesar Rp 400.000,- pph pasal 21 yang terutang adalah
Jawab :
Penjawab :
3
Dari : ulvia
Unit : mahasiswi
Pertanyaan :
selamat siang saya mau bertanya mengenai pph 21 final saya bekerja hampir 5 tahun (kontrak 7x) sebelum masa kotrak berakhir saya di suruh mengundurkan diri dengan catatan setelah mengundurkan didi saya mendaftar kembali ke perusahaan tersebut di bulan selanjutnya dan di terima sebagai karyawan tetep jika kode objek pajak 21-401-01 jumlah penghasilan bruto 8.743.933 apakah itu nilai uang pesangon yang di bayarkan ?
Jawab :
Penjawab :
4
Dari : Ani
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Saya Mau bertanya, apakah pada sebuah kafe, dikenakan PPN dan Pajak daerah? Dan apakah pajak daerah memang di pungut setiap hari oleh pegawai pajak?
Jawab :
Penjawab :
5
Dari : niusgwijangge
Unit : mahasisa
Pertanyaan :
hitung pph psal21tentangatas gajidan bonus Devi dalm tahun 2017
Jawab :
Penjawab :
6
Dari : niusgwijangge
Unit : mahasisa
Pertanyaan :
hitung pph psal21tentangatas gajidan bonus Devi dalm tahun 2017
Jawab :
Penjawab :
7
Dari : Anni
Unit : Pekerja
Pertanyaan :
Siang... Pak/Bu, saya ingin menanyakan tentan perhitungan pph 46 bila terdapat dpp yang berbeda. Apakah 0.5% masih berlaku saat perhitungan? atau ada perhitungan lain?. Terimakasih
Jawab :
Penjawab :
8
Dari : Ney
Unit : Perusahaan
Pertanyaan :
Kalau saya cv yg transaksi dengan bumn dan barang yg saya jual adalah semen, berapa tarif potongan pph nya? Karena ini saya dikenakan tarif 3% itu karena apa? Terimakasih
Jawab :
Penjawab :
9
Dari : Herry Ismaya
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
cara menghitung sanksi denda dan bunga sebuah PT yang melaporkan dan menyetorkan SPT pasal 21, SPT pasal 23 dan SPT pasal SPT tahunan badan ?
Jawab :
Penjawab :
10
Dari : Mutiara
Unit : Mahasiswa semester akhir
Pertanyaan :
saya ingin bertanya,apa yang di maksud dengan International taxation Landscape?
Jawab :
Penjawab :
11
Dari : May
Unit : Perusahaan
Pertanyaan :
Selamat sore. Jika PPN dan PPh sudah dibayarkan oleh klien, apakah perlu dipalorkan dalam SPT perusahaan saya? karena pengalaman sebelumnya, PPN selalu kami yg urus, bayar, dan lapor. Ditunggu jawabannya ya. terima kasih
Jawab :
Penjawab :
12
Dari : febrianti
Unit : transportir
Pertanyaan :
saya mau tanya perusahaan kami merupakan perusahaan pengangkutan barang. ada dari keluarga bos saya yang mau menitipkan asetnya berupa mobil truk untuk kami jalankan itu kami dikenai pajak apa ya? dan harta tersebut tidak masuk ke dalam aset kami. terimakasih.
Jawab :
Penjawab :
13
Dari : Hendra S Gunawan
Unit : DAIU
Pertanyaan :
Selamat siang, saya mau bertanya di akhir bulan JUNI Nomor Seri faktur Pajak saya habis. lalu saya meminta lagi NSFP yg baru,. dapatlah NSFP dengan tanggal di bulan Juli.Beberapa Laporan pajak di tolak karena masalah tanggal Faktur. lalu saya merubah Tanggal Faktur transaksi diakhir Juni dengan Tanggal Faktur yang Baru. Pertanyaannya bagaimana nanti dengan perhitungan akhir omset PPN dibulan Juli karena ada penambahan sejumlah Faktur dari bulan Juni?? karena terjadi selisih dengan Omset PP23 di bulan JULI. yg saya temukan. Mohon pencerahannya. Terima kasih atas bantuannya.
Jawab :
Penjawab :
14
Dari : Sudarwadi
Unit : Dinas PUPR Kab. Mamasa
Pertanyaan :
- Apakah belanja Cetak dan Penggandaan dikenakan Pajak? - Kalau kena Pajak, Pasal berapa dan tarifnya berapa persen?
Jawab :
Penjawab :
15
Dari : syifa
Unit : guru
Pertanyaan :
Saya seorang guru swasta. Setiap bulan mendapat gaji pokok, uang transport, uang makan, tunjangan, dan lembur. Apakah semua pendapatan itu harus dikenai pajak PPH 21. atau cukup gaji pokok saja. Ditunggu jawabannya. Terima kasih
Jawab :
Penjawab :
16
Dari : Nendeh
Unit : Perdagangan
Pertanyaan :
Selamat sore, Saya mau bertanya saya baru menggunakan E-faktur, saya ingin meminta nomor seri dari efaktur tsb, sesuai panduan ketika saya akan download sertifikat faktur di aplikasi enofa tetapi tidak ada tombol OK atau lainnya , apakah ada cara lain untuk meminta nomor seri faktur ?? mohon dibantu. saya tunggu jawabannya terima kasih
Jawab :
Home › eFaktur › Sertifikat Elektronik Tidak Dapat Download Sertifikat Elektronik e-Faktur di Enofa Online By Triwibowo 21:43:00 Add Comment Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari wajib pajak terkait permasalahan sertifikat elektronik e-faktur. Kenapa menu unduh Sertifikat Elektronik e-faktur sudah tidak ada di enofa online? Wajib pajak menerangkan bahwa ketika melakukan patch atau update sertifikat elektronik e-faktur di aplikasi e-faktur selalu muncur error "failed to decrypt safe contents entry:javax.crypto.BadPaddingException: Given Final block not properly padded". Padahal error tersebut muncul karena kesalahan dalam memasukkan passphrase. Setelah melakukan cek pada passphrase sertifikat elektronik e-faktur ternyata sudah benar, masih saja selalu muncul error tersebut. Analisa selanjutnya, error tersebut disebabkan oleh Sertifikat Elektronik e-faktur yang bermasalah. Solusinya tentu harus download sertifikat elektronik e-faktur di enofa online (efaktur.pajak.go.id). Download Sertifikat Elektronik di Enofa Online Download Sertifikat Elektronik di Enofa Online Download Sertifikat Elektronik di Enofa Online Silahkan masuk pada website enofa online di efaktur.pajak.go.id Login dengan memasukkan NPWP (tanpa tanda baca) dan Password Enofa yang sudah anda miliki. Apabila anda sudah berhasil login, pilih menu Download Sertifikat Digital. Nah, mungkin bagi anda yang sudah pernah mendownload Sertifikat Elektronik, setelah klik Download Sertifikat Digital langsung muncul menu "Unduh". Tetapi sekarang sudah tidak ada. Tenang, sebenarnya anda harus klik menu "OK" terlebih dahulu di halaman Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Barulah akan muncul menu "Unduh" Sertifikat Elektronik. Tetapi wajib pajak menjelaskan bahwa tidak ada menu "OK" dan tidak dapat download ertifikat elektronik. Padahal saya mencoba aman aman saja tidak terjadi masalah, muncul menu "OK" dan "Unduh". Jika anda mengalami masalah yang sama, coba kecilkan screen atau halaman Google Chrome atau Mozilla Firefox hingga 90% - 80%. Dengan cara itu tidak muncul juga, silahkan upgrade Google Chrome dan Mozilla yang anda miliki. Saya memakai Google Chrome Version 61.0.3163.100 (Official Build) (32-bit). Cara Upgrade Google Chrome Masuk pada Google Chrome (terhubung dengan jaringan internet) Klik pada pojok kanan atas ada 3 titik atau Customize and Control Google Chrome dan pilih Menu Help Pilih About Google Chrome. Lalu Google Chrome akan melakukan Checking For Updates secara otomatis, tunggu sampai sukses terupdate. Tutup Google Chrome dan silahkan buka kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Referensi : https://www.efakturespt.com/2017/09/tidak-dapat-download-sertifikat.html https://www.cermati.com/artikel/cara-install-sertifikat-elektronik-di-aplikasi-e-nofa
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
17
Dari : Frans Sudirjo
Unit : Jl. Jagalan No. 33 B
Pertanyaan :
WPOP (Pria), PKP Usaha Toko Besi, Istrinya Ikut NPWP Suami: 1. Jika istri menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang PKP apakah di pungut PPN ? 2. Jika istri menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang Non PKP apakah di pungut PPN ? 3. Jika Suami menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang PKP apakah di pungut PPN ? 4. Jika Suami menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang Non PKP apakah di pungut PPN ?
Jawab :
1. karena istri ikut npwp suami dan suami statusnya PKP maka atas penjualan rumah tersebut tetap dipungut PPN. selain itu harta milik istri saat pelaporan SPT PPh OP juga wajib dilaporkan. Penjelasan Ps. 4 ayat 1a Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b.barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; c.penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d.penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya Penjelasan Ps. 16D Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. 2. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN. 3. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN. 4. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
18
Dari : Frans Sudirjo
Unit : Jl. Jagalan No. 33 B
Pertanyaan :
WPOP (Pria), PKP Usaha Toko Besi, Istrinya Ikut NPWP Suami: 1. Jika istri menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang PKP apakah di pungut PPN ? 2. Jika istri menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang Non PKP apakah di pungut PPN ? 3. Jika Suami menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang PKP apakah di pungut PPN ? 4. Jika Suami menjual rumah kepada Perseroan Terbatas yang Non PKP apakah di pungut PPN ?
Jawab :
1. karena istri ikut npwp suami dan suami statusnya PKP maka atas penjualan rumah tersebut tetap dipungut PPN. selain itu harta milik istri saat pelaporan SPT PPh OP juga wajib dilaporkan. Penjelasan Ps. 4 ayat 1a Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b.barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; c.penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d.penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya Penjelasan Ps. 16D Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. 2. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN. 3. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN. 4. PKP Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
19
Dari : Yuni
Unit : Perusahaan
Pertanyaan :
1.Apakah seragam dan BPJS yang kita beri ke karyawan bisa di jadikan biaya di laporan pajak? Mohon pencerahan
Jawab :
Berdasarkan Pasal 6 UU NO. 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk premi asuransi. Seragam boleh asal pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
20
Dari : Pika
Unit : Sawit
Pertanyaan :
Selamat siang, saya mau lapor Spt masa ppn tetapi ternyata saya salah kode akun pajak, saya sudah pbk.. Kira² berapa lama ya prosesnya?
Jawab :
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 14/PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Direktorat Jenderal Pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pemindahbukuan adalah 1 (satu) bulan sejak persyaratan diterima lengkap.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
21
Dari : Ranty
Unit : Retail
Pertanyaan :
Untuk struk yang di keluarkan toko jika ada customer Beli, ada beberapa retailer yang mencantumkan nama perusahan dan no npwp. apakah nama perusahaan dan no npwp wajib di cantumkan di struk ?
Jawab :
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-58/PJ/2010 tentang Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran Pasal 3 (1) Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan : nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak; jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan; jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4 (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Jadi kwitansi nota dsb harus memuat ketentuan di atas. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
22
Dari : NURKHOLIS
Unit : Karyawan Distro
Pertanyaan :
Maaf sebelumnya. Mau tanya seputar pajak penghasilan atas penjualan. Kakak saya punya distro/toko yang menjual fashion atau pakaian remaja. Untuk menghitung pajak penghasilan dari penjualan fashion tersebut caranya bagaimana? Data yang perlu dikumpulkan data apa saja? itu masuknya PPh apa? Terima kasih
Jawab :
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut: 1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; 2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
23
Dari : Andika Brahmana
Unit : Kementerian agama
Pertanyaan :
Saya sudah punya npwp saat masih menjadi karyawan swasta, Dan sekarang sudah menjadi npwp apakah perlu melapor Ke kantor pajak untuk perubahan data pegawai?
Jawab :
diperlukan update pegawai, untuk tertib administrasi.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
24
Dari : Lisa
Unit : karyawan
Pertanyaan :
Jumblah PTKP until tambaha istri yang bekerja sebesar...
Jawab :
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta. Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta. Begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dikenai tambahan senilai Rp 4,5 juta. Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019: Kode PTKP Tahun 2016 – 2019 TK/0 Rp 54.000.000 K/0 Rp 58.500.000 K/1 Rp 63.000.000 K/2 Rp 67.500.000 K/3 Rp 72.000.000 jika istri bekerja pada 1 pemberi pekerja maka dikenakan ptkp 54 JT/TAHUN.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
25
Dari : Lisa
Unit : Karyawan
Pertanyaan :
Besarnya penghasilan tidak kena pajak.tambahan until WP kawin yg diatur menurut undang-undang 36 tahun 2008 sebesar...
Jawab :
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP Indonesia adalah Rp 54 juta. Jika wajib pajak sudah kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta. Begitu juga jika wajib pajak memiliki tambahan tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dikenai tambahan senilai Rp 4,5 juta. Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019: Kode PTKP Tahun 2016 – 2019 TK/0 Rp 54.000.000 K/0 Rp 58.500.000 K/1 Rp 63.000.000 K/2 Rp 67.500.000 K/3 Rp 72.000.000
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
26
Dari : siti fatimah
Unit : distributor
Pertanyaan :
apabila tidak ada pembelian (Faktur Pajak Masukan) apa bisa dihitung penjualan...??? karna sisa stok pembelian dari bulan sebelumnya masih ada dan sisa stok itu yang terjual.
Jawab :
Pasal 9 ayat 9 UU PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. contoh di Penjelasan Contoh: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2010.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
27
Dari : deswantama
Unit : sekolah
Pertanyaan :
bagaimana menghitung harga perolehan bangunan, jika ada penambahan bangunan baru untuk tahun ini?
Jawab :
Renovasi aset tetap milik sendiri; Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
28
Dari : puput
Unit : perpajakan
Pertanyaan :
PT Cipta Kereta Kencana adalah sebuah persusahaan karoseri kendaraan bermotor yang berlokasi di kota Malang-Jawa Timur yang berdiri sejak 25 tahun silam. PT Cipta Kencana ini merupakan perusahaan keluarga yang telah dimiliki secara turun temurun oleh pengusaha keturunan Tionghoa, yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Bun Sui Lie. PT Cipta Kereta Kencana sebagai perusahaan apabila digolongkan ukuran usahanya adalah termasuk perusahaan karoseri berskala sedang. DomisiliPT Cipta Kereta Kencana sebagai tempat usaha baik work-shop maupun kantor administrasinya tepat berkedudukan di Jl Duduksampean No 55 -56, Kidul Pasar, Malang. Perusahaan karoseri kendaraan ini memiliki kapasitas produksi dalam membuat kendaraan angkutan bus dan truk secara rata-rata sebanyak 5 kendaraan setiap bulannya, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.000.000.000,- . Suatu ketika saat PT Cipta Kereta Kencana harus menyelesaikan kendaraan pesanan dari para costumer-nya,perusahaan tersebut mengalami kesulitan aliran dana tunai (cash-flow) untuk membeli bahan baku dan upah pekerja sehingga harus mengutang pada sebuah bank perkreditan di kota yang sama yaitu Bank Meditenan yang beralamat di Pasar Gede Blok 2b, kota Malang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,-. Seasuai dengan perjanjian perikatan yang telah dibuat antara PT CiptaKereta Kencana dengan Bank Meditenan, PT Cipta Kereta Kencana harus membayar bunga atas hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jatuh tempo pada Th 2009 kepada Bank Meditenan sebesar 10% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- . Dalam perjalanannya PT Cipta Kereta Kencana yang dipimpin oleh Bun Sui Lie ini benar-benar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh Pasal 23, dengan menyetor 15% atas bunga kepada Bank Meditenan. Akan tetapi Bun Sui Lie sendiri sebagai pribadi pengusaha muda yang belum cukup berpengalaman, Ia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya ternyata masih belum memiliki surat ketetapan PKP sehingga tidak memiliki NPWP sejak Ia memimpin perusahaan karoseri itu, yaitu mulai dari satu setengah tahun silam (18 bulan). Sebagaimana pada persoalan semula tentang pemungutan pajak 15% atas bunga yang telah disetorkan oleh Bun Sui Lie sesuai PPh Pasal 23 tersebut, maka menyikapi keadaan ini pihak Bank Meditenan sangat berkeberatan atas pemungutan pajak atas bunga tersebut - karena seluruh penghasilan yang diperolehnya semata-mata hanya dari bisnis bunga seperti tersebut di atas, dan bunga sebesar Rp 1.250.000.000,- itu lebih kecil dari PTKP-nya sendiri dari Bank Meditenan. Setoran pajak PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh PT Cipta Kereta Kencana pada tanggal 5 Desember 2009. Dari persoalan tersebut di atas, maka Pertama pada tanggal 12 Pebruari 2010 Bank Meditenan melakukan pengajuan keberatan atas pemungutan pajak yang telah disetor PT Cipta Kereta Kencana kepada Ditjen Pajak secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasannya. Kedua sebagaimana adanya WP-Badan baik PT Cipta Kencana maupun Bank Meditenan dalam hal ini telah mempunyai NPWP, kecuali NPWP-Pribadi atas nama Bun Sui Lie itu. Ketiga, pada Tgl 18 Pebruari 2010 petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pembukuan Bank Meditenan, yang berakhir ditemukannya kekeliruan dalam pembukuan, yang ternyata penghasilan yang diperolehnya lebih besar dari PTKP-nya. 1.Apa akibat yang timbul dari kasus tersebut di atas, termasuk persoalan Bun Sui Lie yang belum memiliki PKP-NPWP-pribadi tersebut? 2.Apa pula akibat yang timbul dari kasus hasil pemeriksaan petugas pajak, yang ternyata penghasilan Bank Meditemen melebihi PTKP? 3.Bagaimana menyelesaikan masalah pemungutan pajak ini?
Jawab :
Penjawab :
29
Dari : puput
Unit : perpajakan
Pertanyaan :
PT Cipta Kereta Kencana adalah sebuah persusahaan karoseri kendaraan bermotor yang berlokasi di kota Malang-Jawa Timur yang berdiri sejak 25 tahun silam. PT Cipta Kencana ini merupakan perusahaan keluarga yang telah dimiliki secara turun temurun oleh pengusaha keturunan Tionghoa, yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Bun Sui Lie. PT Cipta Kereta Kencana sebagai perusahaan apabila digolongkan ukuran usahanya adalah termasuk perusahaan karoseri berskala sedang. DomisiliPT Cipta Kereta Kencana sebagai tempat usaha baik work-shop maupun kantor administrasinya tepat berkedudukan di Jl Duduksampean No 55 -56, Kidul Pasar, Malang. Perusahaan karoseri kendaraan ini memiliki kapasitas produksi dalam membuat kendaraan angkutan bus dan truk secara rata-rata sebanyak 5 kendaraan setiap bulannya, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.000.000.000,- . Suatu ketika saat PT Cipta Kereta Kencana harus menyelesaikan kendaraan pesanan dari para costumer-nya,perusahaan tersebut mengalami kesulitan aliran dana tunai (cash-flow) untuk membeli bahan baku dan upah pekerja sehingga harus mengutang pada sebuah bank perkreditan di kota yang sama yaitu Bank Meditenan yang beralamat di Pasar Gede Blok 2b, kota Malang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,-. Seasuai dengan perjanjian perikatan yang telah dibuat antara PT CiptaKereta Kencana dengan Bank Meditenan, PT Cipta Kereta Kencana harus membayar bunga atas hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jatuh tempo pada Th 2009 kepada Bank Meditenan sebesar 10% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- . Dalam perjalanannya PT Cipta Kereta Kencana yang dipimpin oleh Bun Sui Lie ini benar-benar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh Pasal 23, dengan menyetor 15% atas bunga kepada Bank Meditenan. Akan tetapi Bun Sui Lie sendiri sebagai pribadi pengusaha muda yang belum cukup berpengalaman, Ia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya ternyata masih belum memiliki surat ketetapan PKP sehingga tidak memiliki NPWP sejak Ia memimpin perusahaan karoseri itu, yaitu mulai dari satu setengah tahun silam (18 bulan). Sebagaimana pada persoalan semula tentang pemungutan pajak 15% atas bunga yang telah disetorkan oleh Bun Sui Lie sesuai PPh Pasal 23 tersebut, maka menyikapi keadaan ini pihak Bank Meditenan sangat berkeberatan atas pemungutan pajak atas bunga tersebut - karena seluruh penghasilan yang diperolehnya semata-mata hanya dari bisnis bunga seperti tersebut di atas, dan bunga sebesar Rp 1.250.000.000,- itu lebih kecil dari PTKP-nya sendiri dari Bank Meditenan. Setoran pajak PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh PT Cipta Kereta Kencana pada tanggal 5 Desember 2009. Dari persoalan tersebut di atas, maka Pertama pada tanggal 12 Pebruari 2010 Bank Meditenan melakukan pengajuan keberatan atas pemungutan pajak yang telah disetor PT Cipta Kereta Kencana kepada Ditjen Pajak secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasannya. Kedua sebagaimana adanya WP-Badan baik PT Cipta Kencana maupun Bank Meditenan dalam hal ini telah mempunyai NPWP, kecuali NPWP-Pribadi atas nama Bun Sui Lie itu. Ketiga, pada Tgl 18 Pebruari 2010 petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pembukuan Bank Meditenan, yang berakhir ditemukannya kekeliruan dalam pembukuan, yang ternyata penghasilan yang diperolehnya lebih besar dari PTKP-nya. 1.Apa akibat yang timbul dari kasus tersebut di atas, termasuk persoalan Bun Sui Lie yang belum memiliki PKP-NPWP-pribadi tersebut? 2.Apa pula akibat yang timbul dari kasus hasil pemeriksaan petugas pajak, yang ternyata penghasilan Bank Meditemen melebihi PTKP? 3.Bagaimana menyelesaikan masalah pemungutan pajak ini?
Jawab :
Penjawab :
30
Dari : 1
Unit : 1
Pertanyaan :
1
Jawab :
Penjawab :
31
Dari :
Unit :
Pertanyaan :
Jawab :
Penjawab :
32
Dari : Anwar
Unit : Petani
Pertanyaan :
Mohon maaf mau tanya saya sudah ada pemotongan pph pasal 22 kok masih ada surat dari Kpp dikenakan pajak pph psal 4 ayat 2 mohon beri info dan penjelasannya??terim kasih
Jawab :
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut: 1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; 2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Jika omzet dibawah 4,8M maka wajib setor pph final 0,5%. jika ada bukti setor ini maka tidak perlu dipotong PPh 22 dengan menunjukan Surat Keterangan Bebas PP 23. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
33
Dari : Taufiq
Unit : Freelance
Pertanyaan :
Saya WP-OP Dalam Negeri menerima upah dari Perusahaan Luar Negeri atas pekerjaan JASA Non Profesi Freelance yang mewakili Perusahaan Luar Negeri tersebut untuk keperluan Administrasi Perdagangan. Upah jumlahnya LUMSUM (100%), mengcover Honor (+/-45%), dan beaya operasional bulanan (+/-55%). Pertanyaan, apakah SPT saya hitung berdasarkan Pajak Final yang 0.5% atau bagaimana ya....? Tks
Jawab :
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut: 1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; 2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Berdasarkan ketentuan di atas, maka anda bukan termasuk wp op pengusaha sehingga harus dihitung menggunakan tarif pasal 17 uu no.36 tentang pph. Terimakasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
34
Dari : Dody Setiawan
Unit : Dinas Kabupaten
Pertanyaan :
Saya Mau tanya... di dinas ada penarikan belanja suku cadang dan jasa servis sebesar 3.000.000.. kira kira kena pasal berapa yah.. dan berapa tarifnya....
Jawab :
Bendahara wajib memotong PPh 22 Sebesar 1,5% atas suku cadang, dan PPh 23 sebesar 2% atas jasa service. dengan meminta kwitansi terpisah antara pembelian suku cadang dan jasa service.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
35
Dari : nana
Unit : staff accounting
Pertanyaan :
kak saya mau bertanya tentang perhitungan pph pasal 25 atas toko emas... misalnya : omset perhiasan dalam 1 bulan 300jt dan omset lm /emas batangan 200 jt maka pph pasal 25 yang dikenakan berapa ? terima kasih
Jawab :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.03/2018 Pasal 2 (1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan: (a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-U ndang PPh dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan (b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian Tahun Pajak. omset diatas 4,8 M sehingga menggunakan tari umum pasal 17 uu no.36 tentang pph.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
36
Dari : Anis novianti
Unit : Ibu rumah tangga
Pertanyaan :
Saya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sendiri apakah bisa membuat NPWP? Sedangkan kalau saya mau melamar kerja ada yg persyaratannya harus sudah memiliki NPWP
Jawab :
bisa bu, apabila suami tidak memiliki NPWP maka ibu bisa mengajukan permohonan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajin PAJAK. Jika suami sudah memiliki NPWP maka lebih disarankan menggunakan NPWP suami.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
37
Dari : Lilik
Unit : wiraswasta
Pertanyaan :
kakak saya mau beli rumah dari A, si A ini sdh ikut amnesti pajak tp pada waktu itu rumah yg mau dijual ini tdk dilaporkan sbg asetnya. pertanyaannya apakah si A ini harus bayar pajak dulu sebelum asetnya dijual, klo ya nilainya berapa. terus pajak 2,5 pada waktu menjual ke kakak saya itu diperhitungkan apa tidak. klo diperhitungkan berarti ada 2 jenis pajak. minta penjelesannya. terima kasih.
Jawab :
PAS-Final hadir untuk memberikan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya wajib pajak yang masih belum melaporkan harta dengan benar baik dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) bagi peserta Amnesti Pajak maupun dalam SPT bagi bukan peserta Amnesti Pajak. PAS-Final memberikan fasilitas kepada wajib pajak agar tidak dikenakan sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dengan syarat terhadap wajib pajak belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini lah PAS-Final berupaya memberi keadilan, pelayanan, kemudahan, dan tentu saja mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketentuan PAS-Final diberlakukan atas pertimbangan adanya wajib pajak yang masih belum mengetahui terkait amnesti pajak maupun mengalami kendala lain dalam pelaksanaan amnesti pajak. Namun, perlu ditekankan bahwa PAS-Final ini bukan merupakan Amnesti Pajak tahap dua karena banyak sekali perbedaan dengan Amnesti Pajak. Perbedaan tersebut mulai dari pengenaan tarif sebesar 12,5%, 25%, atau 30% hingga tidak adanya fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah, dan bangunan atas peserta PAS-Final. Dengan kata lain, PAS-Final bukanlah fasilitas untuk memberikan ampunan bagi wajib pajak, namun lebih kepada memberi kesempatan, keadilan, pelayanan, dan kemudahan kepada wajib pajak yang pada saat Amnesti Pajak lalu mengalami kendala agar tidak dikenakan sanksi Pasal 18 sebelum pemeriksa pajak terjun mengungkap harta wajib pajak. Setelah harta dilaporkan dan dibayar dengan fasilitas PAS FINAL, maka Pengenaan pajak pengalihan harta dikenakan lagi. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
38
Dari : Nurul Fajri
Unit : Individual
Pertanyaan :
mohon izin bertanya.. si A merupakan pengusaha PKP, menjual tanah kepada si B, dalam isi perjanjian PJB untuk segera setelah pajak-pajak telah dibayar lunas oleh masing-masing pihak dan pihak kedua telah membayar harga pembelian maka pihak pertama akan melangsungkan jual beli. kemudian masing-masing pihak menandatangani AJB. dengan ditandatanganinya AJB membuktikan bahwa syarat-syarat dalam PJB telah dilaksanakan oleh para pihak termasuk dan tidak terbatas kepada PPN. tetapi dalam penandatangan AJB dan penyerahan BKP ini si A pengusaha PKP tidak menerbitkan/memberikan faktur pajak kepada si B. 2 tahun kemudia setelah terjadi pengikatan jual beli, pihak si A mendapat surat himbauan dari KPP untuk pembayaran PPN dan pembetulan SPT Masa PPN, dengan itikad baik si A membayarkan PPN tersebut dengan alasan menalangi terlebih dahalu terhadap si B. yang ingin ditanyakan dalam masalah ini : 1. siapakah yang seharusnya membayar PPN tersebut? 2. apakah KPP telah salah mengirimkan surat himbauan yang ditujukan kepada si A tetapi bukan kepada si B? 3. apabila si A menuntut ganti rugi pembayaran kepada si B apakah bisa? sekian, terimakasih. mohon untuk dibalas atas pertanyaan ini
Jawab :
1. SI A Wajib membuat faktur pajak dan PPN dibayar oleh si A dengan memungut uang PPN dari si B. 2. KPP sudah benar membuat surat himbauan karena PPN kewajiban Penjual. 3. Ganti rugi sesuai ketentuan dikontrak yang telah dibuat.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
39
Dari : Septi
Unit : Accounting
Pertanyaan :
Selamat siang,, kalo kita di bulan berjalan tidak ada omset dan PPH 22 nihil,, apa kita wajib lapor.. ??
Jawab :
iya tetap wajib lapor SPT Masa PPh Pasal 22, Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menyebutkan bahwa Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. sedangkan pada pasal 10 ayat 6 menyebutkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Terima Kasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
40
Dari : ferdhy nasution
Unit : individual
Pertanyaan :
apakah pajak bonus yang saya terima d saat bulan tertentu, perhitungan pajak nya perlu di kali 12?
Jawab :
cara perhitungan pajak terkait bonus terdapat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Terima Kasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
41
Dari : faridh zainal
Unit : pemkab kepulauan selayar
Pertanyaan :
yth. admin saya mau nanya kriteria perdesaan atau perkotaan pada pajak bumi dan bangunan P2, atau bagaimana cara menentukannya dan apakah dapat diubah dari perdesaan ke perkotaan dan sebaliknya. terima kasih
Jawab :
Penjawab :
42
Dari : Devi
Unit : Adm
Pertanyaan :
saya sudah membuat faktur pajak dan sudah diupload, namu saat dicek ternyata ada kesalahan penginputan data lawan, harusnya untuk perusaan A, saya buat ke perusahaan b. kemudian saya batalkan, faktur pajak itu belum dilaporkan masa pajaknya. apakah saya perlu melapor terkait pembatalan faktur pajak tersebut ke direktorat pajak, walaupun saya belum lapor SPT untuk periode tersebut? terimakasih
Jawab :
dilaporkan secara sendiri dengan adanya surat pembatalan faktur beserta alasannya.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
43
Dari : Dharma Eka Putra
Unit : Administrasi
Pertanyaan :
Saya seorang karyawan salah satu perusahaan. Saya 5 kali mendapat potongan pajak penghasilan tetapi saya sama sekali tidak memiliki kartu NPWP dan belum terdaftar pada kantor pajak. Setelah saya membuat karti NPWP ternyata tidak ada laporan pembayaran pajak atas nama saya. Apakah pemotongan yg di lakukan oleh perusahaan itu ilegal?
Jawab :
sebaiknya minta bukti potong ke pemotong pajak sebagai bukti telah dipotong pajak. untuk masalah pelaporan pajak atas pemotongan tersebut adalah kewajiban pemotong pajak. Terimaksih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
44
Dari : Ardiansyah
Unit : Direktur
Pertanyaan :
Saya kan buat e billing dngan jumlah setor 93.102.256 sudah saya bayar.lalu saya input ssp pada saat input ada kesalahan/eror kemudian saya koreksi lagi ternyata jumlah setor e billing yang saya buat salah yang tercantum dalam ppn adalah 93.102.526 apakah ada jalan keluarnya mohon di jawab sebelum dan sesudahnya terimakasih
Jawab :
boleh dilakukan pemindah bukuan atas kelebihan penyetoran pajak. berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 14/PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Direktorat Jenderal Pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pemindahbukuan adalah 1 (satu) bulan sejak persyaratan diterima lengkap.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
45
Dari : yuli
Unit : BULOG
Pertanyaan :
Bagaimana menghapus bukti potong pada spt masa pph psl 22 ? Karena saya akan melakukan pembetulan menjadi nihil
Jawab :
Penjawab :
46
Dari : Agussalem
Unit : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Pertanyaan :
Apakah para anggota PPS wajib bayar pajak penghasilan sedang penghasilannya cuma 1juta per bulan
Jawab :
dikenakan pajak peserta kegiatan 5% x ph bruto. PER DJP NO.16 TAHUN 2016
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
47
Dari : Eva sri wahyuni
Unit : Acounting
Pertanyaan :
Gini saya sudah buat id billing dengan benar tetapi saat di bank pajak saya tidak bisa di bayar, mohon masukannya
Jawab :
Mohon dibuat ulang, mungkin saat pembuatan billing terjadi masalah di server djp.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
48
Dari : irfan
Unit : Kemeterian Agama
Pertanyaan :
Minimal Nilai Berapa Pajak PPh23?
Jawab :
Untuk PPh 23 belum ada aturan batasan pembelian sehingga nominal berapapun dikenakan PPh 23. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
49
Dari : Niken
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Rudy Kurniawan (K/3) mulai bekerja 1 September 2017. Ia bekerja di Indonesia sd Desember 2018. Selama tahun 2018 menerima gaji per bulan Rp20.000.000. Hitunglah PPh Pasal 21 tahun 2018?
Jawab :
Penjawab :
50
Dari : Sulu
Unit : Lampung
Pertanyaan :
Dikantor ada jasa sewa gedung dan bangunan sebesar rp.2.500.000,-.. dan pemeliharaan kendaraan sebesar rp.5.000.000,- ..apakah pajak yg dipotong hanya pph23 saja atau dipotong ppn juga? Terimakasih
Jawab :
jasa sewa gedung 2.500.000 PPN 10% 250.000 PPh 4 ayat 2 10% 250.000 Jasa SEWA 5.000.000 PPN 500.000 PPH 23 100.000
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
51
Dari : Sadid
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Menanyakan untuk SPT tahunan. Saya bekerja di perusahaan swasta dan selama ini untuk pengisian SPT tahunan cuma disuruh isi kolom "harta dan hutang yang ada dibawah" dengan pensil dan tanda tangan dengan bolpint. Yang lain diisi oleh perusahaan. Yang saya tahu bahwa SPT tahunan diisi oleh karyawan sendiri. Apakah itu betul ? Jika betul bolehkah saya meminta dasarnya ? Jika salah dasarnya apa ? Dan jika salah apakah ada ketentuannya untuk pelanggaran dan sanksi ? Terima kasih Mohon jawaban dan jika bisa di forward ke email aufash2018@gmail.com Terima kasih
Jawab :
Penjawab :
52
Dari : HESTI DINATA
Unit : LP3I COLLEGE BANYUWANGI
Pertanyaan :
bagaimana cara pengisian SPT 1771
Jawab :
Penjawab :
53
Dari : dede kosim
Unit : lapan bogor
Pertanyaan :
Hitunglah nilai buku per mesin 3 tahun sebelum masa manfaatnya berakhir apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun!
Jawab :
Penjawab :
54
Dari : Jonathan
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Apa saja permasalahan pph 22? Dan solusinya bagaimana?
Jawab :
Penjawab :
55
Dari : milea
Unit : mahasiswi
Pertanyaan :
1. Apakah PPN dapat dikenakan atas perdagangan e-commerce lintas batas pada usaha milik asing yang tidak berkedudukan di indonesia? 2. bagaimana upaya hukum pemerintah indonesia dalam pemungutan PPN terhadap perdagangan e-commerce lintas batas pd usaha milik asing yang tidak berkedudukan di indonesia? 3. apakah instrumen hukum nasional yang ada saat ini cukup atau tidak untuk dipungut PPN thdp perdagangan e-commerce lintas negara serta bagaimana penguatan kerjasama internasional apakah perlu apa tidak dan bila perlu bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi (dengan pola bilateral maupun multilateral) untuk penguatan dari kerjasama secara inetrnasional?
Jawab :
Penjawab :
56
Dari : Saharuddin
Unit : Dinas pendidikan
Pertanyaan :
Saya PNS juga punya usaha jual AtK di rumah, pajak pph yg saya harus bayar
Jawab :
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut: 1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; 2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
57
Dari : Felix
Unit : Staff Pajak
Pertanyaan :
Siang, saya mau tanya apakah terima ganti rugi dari pemerintah atas tanah yang kena jalur kereta api cepat tetap terutang PPN ?
Jawab :
Pasal 2 (1)Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
58
Dari : Edy Susanto
Unit : Cv
Pertanyaan :
Spt masa bulan September sudah saya lapor, waktu mau buat pembetulan terhapus, sedangkan faktur pajak sudah direvisi, ada pm, apa solusinya ?
Jawab :
posting ulang faktur masa september .
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
59
Dari : Ai Susanti
Unit : Perpajakn
Pertanyaan :
Apakah yang tidak punya NPWP dan penghasilan dibawah PTKP bisa dikatakan Wajib pajak orang pribadi
Jawab :
Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
60
Dari : Ega Septiana
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Mau bertanya mengenai ekstensifikasi pajak, waktu itu saya menemukan jurnal mengenai ekstensifikasi pajak yang diolah secara sekunder. Kalau secara sekunder, melihat wp baru yg terdaftar. Apakah setiap wp baru yg terdaftar merupakan program ekstensifikasi pajak?
Jawab :
wp baru merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
61
Dari : Ega Septiana
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Mau bertanya mengenai ekstensifikasi pajak, waktu itu saya menemukan jurnal mengenai ekstensifikasi pajak yang diolah secara sekunder. Kalau secara sekunder, melihat wp baru yg terdaftar. Apakah setiap wp baru yg terdaftar merupakan program ekstensifikasi pajak?
Jawab :
wp baru merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
62
Dari : Yovie
Unit : Perusahaan Swasta (Non-PKP)
Pertanyaan :
PT. X berdiri Januari 2017, dan terdaftar di KPP Mei 2017 Pada Oktober 2017 hanya ada biaya operasional dan SPT Tahunan 2017 nihil Pada awal tahun 2018 PT. X melakukan transaksi jual beli dan total omzet pada saat ini telah melebihi 50M. Terkait PP 23 yang berlaku Juli 2018, apakah PT. X berhak mengikuti atau tidak? Terima kasih
Jawab :
karena spt tahunan 2017 sattus nihil maka ikut skema PP46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 saat peraturan ini berlaku di bulan juli. Terimakasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
63
Dari : galih nengah nanda
Unit : kementrian keuagan
Pertanyaan :
PT Cipta Kereta Kencana adalah sebuah persusahaan karoseri kendaraan bermotor yang berlokasi di kota Malang-Jawa Timur yang berdiri sejak 25 tahun silam. PT Cipta Kencana ini merupakan perusahaan keluarga yang telah dimiliki secara turun temurun oleh pengusaha keturunan Tionghoa, yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Bun Sui Lie. PT Cipta Kereta Kencana sebagai perusahaan apabila digolongkan ukuran usahanya adalah termasuk perusahaan karoseri berskala sedang. DomisiliPT Cipta Kereta Kencana sebagai tempat usaha baik work-shop maupun kantor administrasinya tepat berkedudukan di Jl Duduksampean No 55 -56, Kidul Pasar, Malang. Perusahaan karoseri kendaraan ini memiliki kapasitas produksi dalam membuat kendaraan angkutan bus dan truk secara rata-rata sebanyak 5 kendaraan setiap bulannya, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.000.000.000,- . Suatu ketika saat PT Cipta Kereta Kencana harus menyelesaikan kendaraan pesanan dari para costumer-nya,perusahaan tersebut mengalami kesulitan aliran dana tunai (cash-flow) untuk membeli bahan baku dan upah pekerja sehingga harus mengutang pada sebuah bank perkreditan di kota yang sama yaitu Bank Meditenan yang beralamat di Pasar Gede Blok 2b, kota Malang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,-. Seasuai dengan perjanjian perikatan yang telah dibuat antara PT CiptaKereta Kencana dengan Bank Meditenan, PT Cipta Kereta Kencana harus membayar bunga atas hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jatuh tempo pada Th 2009 kepada Bank Meditenan sebesar 10% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- . Dalam perjalanannya PT Cipta Kereta Kencana yang dipimpin oleh Bun Sui Lie ini benar-benar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh Pasal 23, dengan menyetor 15% atas bunga kepada Bank Meditenan. Akan tetapi Bun Sui Lie sendiri sebagai pribadi pengusaha muda yang belum cukup berpengalaman, Ia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya ternyata masih belum memiliki surat ketetapan PKP sehingga tidak memiliki NPWP sejak Ia memimpin perusahaan karoseri itu, yaitu mulai dari satu setengah tahun silam (18 bulan). Sebagaimana pada persoalan semula tentang pemungutan pajak 15% atas bunga yang telah disetorkan oleh Bun Sui Lie sesuai PPh Pasal 23 tersebut, maka menyikapi keadaan ini pihak Bank Meditenan sangat berkeberatan atas pemungutan pajak atas bunga tersebut - karena seluruh penghasilan yang diperolehnya semata-mata hanya dari bisnis bunga seperti tersebut di atas, dan bunga sebesar Rp 1.250.000.000,- itu lebih kecil dari PTKP-nya sendiri dari Bank Meditenan. Setoran pajak PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh PT Cipta Kereta Kencana pada tanggal 5 Desember 2009. Dari persoalan tersebut di atas, maka Pertama pada tanggal 12 Pebruari 2010 Bank Meditenan melakukan pengajuan keberatan atas pemungutan pajak yang telah disetor PT Cipta Kereta Kencana kepada Ditjen Pajak secara tertulis dengan menyatakan alasan-alasannya. Kedua sebagaimana adanya WP-Badan baik PT Cipta Kencana maupun Bank Meditenan dalam hal ini telah mempunyai NPWP, kecuali NPWP-Pribadi atas nama Bun Sui Lie itu. Ketiga, pada Tgl 18 Pebruari 2010 petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pembukuan Bank Meditenan, yang berakhir ditemukannya kekeliruan dalam pembukuan, yang ternyata penghasilan yang diperolehnya lebih besar dari PTKP-nya. Perintah Tugas: 1.Apa akibat yang timbul dari kasus tersebut di atas, termasuk persoalan Bun Sui Lie yang belum memiliki PKP-NPWP-pribadi tersebut? 2.Apa pula akibat yang timbul dari kasus hasil pemeriksaan petugas pajak, yang ternyata penghasilan Bank Meditemen melebihi PTKP? 3.Bagaimana menyelesaikan masalah pemungutan pajak ini?
Jawab :
Penjawab :
64
Dari : Umi
Unit : Pemerintah Desa
Pertanyaan :
Sy mau tanya Apakah sewa alat ( molen, loader dll) dikenakan PPN???
Jawab :
DIKENAKAN SEPANJANG PENGUSAHA KENA PAJAK
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
65
Dari : Umi
Unit : Pemerintah Desa
Pertanyaan :
Sy mau tanya Apakah sewa alat ( molen, loader dll) dikenakan PPN???
Jawab :
sepanjang vendor pkp wajib membuat faktur pajak dan bendahara memungut PPN.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
66
Dari : MEYLISA AYU SAFITRI
Unit : PT. KGC Saintifik
Pertanyaan :
menjual BKP kepada pihak swasta dengan nilai diatas 2.000.000 apakah dikenakan pph 22 ?
Jawab :
Menteri Keuangan dapat menetapkan: bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. jika Saudara termasuk dalam kriteria diatas makawajib memungut PPh 22.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
67
Dari : veyee
Unit : pajak ppn
Pertanyaan :
mohon pencerahannya, kalau menerbitkan faktur pajak untuk masa agustus tetapi baru di approve bulan september dan dilaporkan sebagai pembetulan spt ppn masa agustus apa boleh ? apakah dikenai sanksi .?
Jawab :
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan atau Penjualan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak wajib menerbitkan atau membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut harus diterbitkan atau dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada : Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan kasus Anda, maka dapat diasumsikan pembuatan faktur pajak tidak pada saat tanggal penyerahan sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 14 ayat 1 huruf d juncto pasal 14 ayat 4 UU tentang KUP.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
68
Dari : Bonando Bona Siagian (FE-Unair 1997)
Unit : Perpajakan (KUP)
Pertanyaan :
Mohon bantuannya buat adik2 FE Unair & team jika ada info tentang Undang2 Perpajakan yang baru beserta tanya jawabnya (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 28, PPh 29, PPh 4 ayt 2, dan PPh 15). Terima kasih atas kerjasamanya.. Salam, Bonando B.Siagian
Jawab :
Penjawab :
69
Dari : Deded Hd
Unit : Pajak
Pertanyaan :
Assalamu’alaikum wrwb.., Sebelumnya kami minta maaf…! 1. Kami ada masalah dengan pajak. Adalah alm. orangtua kami yang memiliki sebuah unit usaha berbentuk CV. Sepengetahuan kami, unit usaha beliau ini tidak pernah berjalan dan tidak pernah ada kegiatan aktivitas selama beliau masih ada. 2. Dan setelah orangtua kami wafat (2010), CV ini tidak ada pimpinan atau manajer dan juga tidak ada aktivitasnya sama sekali hingga saat ini kami menerima surat himbauan pembayaran tunggakan pajak dari DIRJEN PAJAK kantor wilayah DJP JATIM II (2018) 3. Seingat kami juga, ketika beliau masih ada, laporan pajak dari CV ini adalah NIHIL. Kemudian.., di bulan ini kami mendapatkan Himbauan Pelunasan Tunggakan atau Hutang Pajak, sebesar +/- Rp. 1.000.000,- 4. Bagaimana mungkin kami harus melunasi tunggakan pajak tsb? Sedangkan unit usaha tsb, tidak pernah ada kegiatan dan aktivitasnya sama sekali. Kami mengharap dan memohon petunjuk dan kebijakan dari DIRJEN PAJAK kantor wilayah DJP JATIM II. Sekian dan terima kasih..! Wassalamu’alaikum wrwb.., Deded HD
Jawab :
Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut: Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000 Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000 Dari ketentuan yang ada, ternyata pemerintah memberikan kemudahan khusus dengan tidak memberikan sanksi administrasi berupa denda bila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh, yakni: Orang yang sudah meninggal Orang yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan Orang yang berstatus warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia Bentuk usaha tetap yang tidak lagi melakukan kegiatannya di Indonesia Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan berlaku Orang yang mengalami musibah bencara, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuagan (PMK) Orang yang dalam keadaan mengalami kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, maupun kegagalan sistem computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan Sehingga melihat ketentuan di atas seharusnya, pihak ahli waras mengajukan pencabutan NPWP atas CV. tersebut namun pihak pajak juga melihat apakah ada tunggakan pajak apa tidak, termasuk sanksi telat lapor SPT.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
70
Dari : Wirya
Unit : Tabanan
Pertanyaan :
Saya mau menanyakan 1. Saya memiliki badan usaha yang khusus bergerak di jasa konstruksi pemerintah, semua ppn dan pph sudah dipotong bendaharawan, pertanyaannya tiba tiba badan usaha saya didenda masalah faktur pajak tanpa ada surat pembritahuan dari pajak sebelumnya apa benar seperti itu? Mohon jawabannya
Jawab :
Penjawab :
71
Dari : Dwi Iswahyudi
Unit : SMK
Pertanyaan :
Ronaldo umur 45 tahun dan Anaknya Messi umur 15 tahun, masng-masing tidak memiliki NPWP, memiliki keahlian mengecat. Sebagai pekekerja lepas, untuk bulan Agustus 2018 masing-masing dalam satu kontrak mengecat rumah menerima penghasilan kotor Rp.6.000.000,00 Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: 1) Apakah keduanya harus dikenakan tarif dan dasar penetapan pajak yang sama ?, dan 2) Berapa beban pajak masing-masing ?
Jawab :
Penjawab :
72
Dari : Marry
Unit : -
Pertanyaan :
Mau tanya apakah benar kiriman dollar dari LN (Eropa) dalam paket,harus ada IMF letter dari Menteri Keuangan?
Jawab :
Penjawab :
73
Dari : Arsyidah Arsyad
Unit : Makassar
Pertanyaan :
Tahun 2008 sampai 2014 masih kerja di salah satu Perusahaan Finance di Makassar. Saat itu pembayaran pajak saya dibayarkan langsung oleh Kantor saya saat itu. Pada awal tahun 2015 saya sudah berhenti bekerja dari kantor tersebut. Yang ingin saya taxakan : kok tahun 2018 ini saya dapat Surat Teguran ya ? Dalam surat tersebut saya tidak membayar pajak dari tahun 2015 dan 2016. Padahal saya sudah tidak bekerja. Mohon pencerahannya , terima kasih
Jawab :
jika memiliki npwp dan npwp masih aktrif maka kewajiban lapor spt tahunan op tetap wajib dijalankan. walaupun yang bersangkutan sudah tidak bekerja di sebuah perusahaan.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
74
Dari : OKTA OVIRAYANA
Unit : perpajakan
Pertanyaan :
ada sewa tiang reklame (punya badan atau pribadi), initinya sih sewa tiang reklame ini milik swata... dipotong PPhnya itu masuk ke PPh 4 ayat 2 atau PPh 23? Terima Kasih
Jawab :
Penjawab :
75
Dari : nurhayati
Unit : rumah makan
Pertanyaan :
apakah rumah makan saya kena pajak. sementata omzet harian saya tidak tentu. ya kalau dirata-ratakan tiap harian sekitar 300rb. tempat saya jualan di cianjur. namun beberapa hari ke belakang ada 10 orang pajak datang untuk meminta data & memberikan formulir dimana dikatakan harus bayar pajak 10% dari 1 jt. yg tidak saya mengerti kenapa harus 10% dari 1 jt. kalo 10% dari omzet baru saya mengerti. emang pajak 10% dari omzet. nah smentara kalau 10% dari omzet ya gimana labanya juga ga seberapa. masa harus bayar pajak. tpi kalau 10% dari 1 juta apa? apa itu oknum? nohon jawabannya. terima kasih
Jawab :
Penjawab :
76
Dari : Refagunang
Unit : Karyawan
Pertanyaan :
Jika ada PT. yang bergerak di penjualan apartemen PKP di thn 2018. Dan br daftar e faktur bulan mey 20 18 bagaimana utk pelaporan dan pembayaran PPN atas penjualan apartemen dari bulan januari 2018 hingga april 2018 apakah bisa di gabungkan pada pelaporan mei 2018??
Jawab :
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Jika PKP bapak ditetapkan bulan mei maka bapak hanya boleh memungut PPN mulai bulan mei 2018. Untuk bulan Januari - April Bapak termasuk Non-PKP sehingga tidak berkewajiban untuk memungut PPN
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
77
Dari : Desti
Unit : belum bekerja
Pertanyaan :
Assalamualaikum .. saya mau bertanya.. begini saya membuat NPWP di wilayah A .. terus di kartuya . KPP nya di daerah B .. jadi kalo mau menon efektif kan NPWP nya diwilayah mana ya ??
Jawab :
silahkan datang kpp asal atauke kpp tujuan dan mengisi formulir perubahan data.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
78
Dari : SUTIAWAN
Unit : LG Electronics
Pertanyaan :
Saya menjual product A ke toko senilai 870.000 akan tetapi karena ada program yang kami jalankan, yakni setiap pembelian 1 Unit Product A atau pun B, kami alokasikan Budget sebesar 1.5% setiap unitnya. Berarti di Invoice Product A kami terbitkan 870.000 - (870.000 x 1.5%) 870.000 - 13.050 = 856.950 termasuk pajak Budget sebesar 13.050 ini kami jadikan Dana Titipan ke Toko tersebut untuk digunakan buat trip, biaya itu terakumulasi selama 5 bulan Pertanyaan saya adalah apakah biaya titipan ini akan dianggap menjadi penghasilan Toko atau tidak? Dan apakah Toko berhak mengenakan pajak atas Dana Titipan itu... Terima kasih
Jawab :
Penjawab :
79
Dari : Hardi
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Berapa besaran PTKP wajib pajak tahun ini?
Jawab :
Tarif PTKP terbaru atau pun tarif PTKP 2018 masih sama dengan tarif PTKP 2016 yang masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. TARIF PTKP TERBARU ( PTKP 2016 / PTKP 2017) Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut: Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
80
Dari : Putri
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Pada saat krisis moneter tahun 1998. Bagaimana pemberlakuan pajak di indonesia? Sistem pemungutan dan penghitungannya bagaimana?
Jawab :
Penjawab :
81
Dari : agus handoko
Unit : suplayer
Pertanyaan :
sy membeli barang senilai 30 jt, kena pajak 10% sy harus bayar 40 jt, berikutnya barang tersebut sy jual kepada bapak budi dengan harga 32.500.000 dan ongkos angkut 1.000.000, pajak ditanggung suplayer, berapa pajak yng harus sy bayarkan kepada pemerintah
Jawab :
Penjawab :
82
Dari : ahmad
Unit : Pemda
Pertanyaan :
apakah bisa pajak PPN yang sudah dibayarkan ditarik kembali, dikarenakan sudah pernah dilakukan pembayaran sebelumnya. makasih...
Jawab :
bisa direstitusi atau dikompensasi ke masa berikutnya.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
83
Dari : Martin
Unit : -
Pertanyaan :
Apakah SPT PPh 23 sudah bisa lapor Online menggunakan e-Filling ???
Jawab :
Benar Rekan, PPh 23 belum bisa dilaporkan secara e-filing di laman resmi DJP.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
84
Dari : Junaed
Unit : Supplier
Pertanyaan :
Saya baru buat CV..buat blan april baru beroperasi bulan juni.. 1.apa saja kewajiban tiap bulanya 2.pada saat transaksi apakah saya perlu memngut pajak ke orang lain/client kami..tapi kami non pkp
Jawab :
Penjawab :
85
Dari : Dek
Unit : Dagang
Pertanyaan :
Apa kah salah jika omset kita di bawah 4,8m di tahun sebelum nya.melakukan pembayaran pph 25 di tahun berikut nya.sy pkp sejak 2010 selama ini sy melakukan pembayaran pph 25 untuk angsuran bulanan nya . Sekian terima kasih
Jawab :
Penjawab :
86
Dari : Bima Haris
Unit : Wiraswasta
Pertanyaan :
Jika ada transaksi barang ber Ppn dgn pihak swasta / faktur 010. Konsumen menghendaki adanya SSP Ppn. Bagaimana solusinya? (Transaksi menggunakan dana BOS/BOP PAUD) Trmksh
Jawab :
dipungut ppn dengan faktur 020.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
87
Dari : REZA PURWANDARU
Unit : PPN DN
Pertanyaan :
Saya mau bertanya, saya sedang di lakukan pemeriksaan pajak, terdapat temuan kalau PPN DN, saya ada yang salah kode bayar jadi yang seharusnya PPN DN terbayar PPN BM, berkenaan dengan itu maka pembayaran yang kami lakukan tidak dapat di akui dan harus di lakukan PB dan terhitung dari tanggal bayar sampai dengan saat ini di berlakukan denda, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika saya memasukan NTPN pada Efaktur bisa di terima dan ketika kami melakukan laporan SPT juga bisa di terima selain itu selama bertahun tahun juga tidak ada STP yang datang maka, berdasarkan itu kami anggap tidak ada masalah namun saat di lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa di terima dan harus membayar denda dari tanggal terhitung hingga saat ini, bisa di bayangkan denda berjalan setiap bulan tanpa ada kontrol dari pajak, walaupun memang awalnya salah kami dengan kode bayar yang berbeda namun tidak ada proteksi sehingga kesalahan berlanjut hingga terjadi pemeriksaan pajak dan tanpa toleransi melakukan perhitungan denda, dengan kasus seperti ini kira kira solusi apa yang baik, sebagai wajib pajak kami telah membayar,
Jawab :
Penjawab :
88
Dari : Wahyu kuntoro
Unit : Free line/harian lepas
Pertanyaan :
Apakah pekerja free line (buruh serabutan) wajib dikenakan pajak pph pasal 21
Jawab :
Penjawab :
89
Dari : Andria Saptyasari
Unit : Fisip Unair
Pertanyaan :
Apakah serdos dan Hr mengajar, membimbimbing dan gaji itu termasuk Pph 21 final? Kalau termasuk final mengapa di laporan potongan pajak tidak tertulis final. Dan utk serdos golongan III potongan pajaknya5 atau 15% ya? Krn sy golongan 3 dan potongan pakaknya 15%
Jawab :
Penjawab :
90
Dari : Yurika
Unit : Pegawai
Pertanyaan :
Saya mau tanya, Untuk pelaporan spt Pph 21 tahun 2017 (form 1770 s) NIHIL. Apakah wajib lapor? Soalnya saya pernah dengar kalau ada peraturan baru per tahun januari 2018 tentang pelaporan spt nihil tidak diwajibkan lapor. Mohon pencerahan nya 🙏🙏
Jawab :
Penjawab :
91
Dari : Anton SE
Unit : Kontraktor
Pertanyaan :
Bagaimana membuat laporan keuangan pajak mengingat pembelian ada yang berPPN dan ada yang tidak berPPN ?
Jawab :
Penjawab :
92
Dari : Felix
Unit : Mahasiswa
Pertanyaan :
Dasar kena pajak untuk barang kena pajak adalah?
Jawab :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 1. Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajakatau nilai berupa uang yang dibayar atau seharus nya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 3. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undanga an yang mengatur mengenail kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan 4. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai Lain. Nilai laian adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan apajk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor. b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film. d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran. e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar. f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran. g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang. i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharus nya ditagih. Pajak Masukan sehubungan dengan: · Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata · Penyerahan jasa pengiriman paket. Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
93
Dari : Kadek Winarti
Unit : Otomotif
Pertanyaan :
PPh pasal 22 bukankah dikenakan atas pembelian barang? Oleh pihak ATPM, PPh 22 malah dipungut sampai ke ongkos angkut (harga kendaraan + ongkos angkutnya dikenakan PPh 22) Setahu saya ongkos angkut cuma kena PPh pasal 23 Mohon informasinya. terima kasih
Jawab :
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PMK-34/PMK.010/2017 Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dengan alasan kepraktisan DPP dalam faktur pajak terdiri atas : Barang dan biaya pengiriman. Namun jika pembeli merasa keberatan bisa meminta 2 faktur pajak yang terpisah antara barang dan jasa pengiriman, sehingga pemungutan PPh 22 atas DPP PPN barang. Terimakasih.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
94
Dari : Agus Ngatno
Unit : Perangkat desa
Pertanyaan :
Salam sejahtera selalu Apakah ada peraturan jika pajak tidak sampai target tunjangan perangkat desa bisa di tunda
Jawab :
Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan: 1. Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota; 2. Tunjangan yang berasal dari APB Desa; 3. Jaminan kesehatan; 4. Penerimaan lainnya yang sah. Besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui besaran penghasilan tetap kepala desa, Anda dapat melihat peraturan bupati/walikota setempat.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
95
Dari : DHANI SOFYAN
Unit : Swasta
Pertanyaan :
contoh kasus -Perusahaan kayu log(IUPHHK) PT.123 -Mulai Operasi Tahun 2015 -Pada tahun 2016,PT.123 ada penjualan kayu log satu kali dibulan mei 2016 dengan harga 3.5 m..dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada penjualan dikarenakan ada masalah dialat berat… pertanyaan : 1. Apakah ditahun 2017 PT.123 bisa menggunakan PP 46 pph final 1% setiap penjualan yang terjadi ditahun 2017, mengingat omset ditahun 2016 dibawah 4.8 m ? 2.Bagaimana jika penjualan PT.123 ditahun 2017 mengalami kenaikan diatas 4.8 m…apakah masih mengikuti perhitungan 1% setiap penjualan maret,june dan agustus 2017 ? Contoh : – penjualan maret 3 m, June 3.5 m, dan agustus 3 m jadi total 9.5 m sampai dengan akhir tahun Terima Kasih Jawabannya
Jawab :
Jawabannya seperti kasus berikut, mohon dipahami : Bagi WP badan baru yang belum beroperasi komersial atau beroperasi komersial kurang dari 1 tahun maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum. Misal CV Maju Jaya terdaftar NPWP tanggal 15 Juni 2014, mulai beroperasi komersial ( mulai saat pertama kali ada penjualan barang atau jasa atau saat memperoleh penghasilan ) pada tanggal 03 Agustus 2014. Maka kewajiban CV Maju Jaya melaporkan pph pasal 25 nihil untuk masa pajak juni 2014 dan juli 2014 ( perusahaan belum ada kegiatan komersial). Sedangkan untuk masa pajak agustus karena sudah ada kegiatan komersial, maka penghitungan PPh pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). (KMK no 208/PMK.03/2009 pasal 2 huruf 4 ) Misal : Omzet bulan agustus sebesar 50.000.000 laba bersih bulan agustus 2014 sebesar 10.000.000, Laba bersih setahun = 120.000.000 PPh setahun = 12,5% x 120.000.000 = 15.000.000 PPh sebulan = 15.000.000 : 12 = 1.250.000 Maka pph pasal 25 masa pajak agustus 2014 s.d desember 2014 masing-masing sebesar 1.250.000 Sedangkan penghitungan PPh pasal 25 untuk bulan jan 2015 s.d desember 2015 menunggu penghitungan SPT Tahunan tahun pajak 2014, yaitu sebesar pph terutang selama tahun 2014 dibagi 12. –baca di bagian pelaporan spt tahunan– Pembayaran pph pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika ada pembayaran tanggal pembayaran dianggap sama dengan tanggal pelaporan, artinya kalo sudah bayar tidak perlu lapor lagi. Sedangkan jika nihil/tidak ada pembayaran maka wajib lapor ( Per Dirjen pajak no 22/PJ/2008 pasal 4 ). Sanksi keterlambatan bayar = 2% per bulan x nilai kurang bayar Sanksi keterlambatan lapor pph pasal 25 = 100.000 ( UU KUP 16 TAHUN 2009 pasal 3 dan 7 ). Kode MAP pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 411126 Kode KJS pada SSP untuk PPh pasal 25 badan = 100 Setelah berlalu satu tahun sejak kegiatan komersial perusahaan, dalam contoh diatas CV maju jaya memulai kegiatan komersial sejak 03 Agustus 2014, maka setahunnya adalah 02 Agustus 2015 , krn berada di bagian tahun , maka di genapkan s.d akhir desember 2015. Untuk menghitung apakah masa pajak januari 2016 masih menggunakan tarif umum ( pasal 25 ) atau menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) maka di lihat omzet tahun sebelumnya yaitu omzet tahun 2015, jika omzet tahun 2015 dibawah 4.8 milyar maka penghitungan pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan PPH Final 1% ( PP No 46 tahun 2013) yaitu pajak penghasilan = 1% x omzet januari 2016 adapun jika omzet tahun 2015 diatas 4.8 milyar maka untuk menghitung pajak penghasilan masa januari 2016 menggunakan tarif umum ( pasal 25)
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
96
Dari : Cv putra pertiwi
Unit : Pembuatan ornamen lengkung di area kolam jembatan Direktorat sarana prasarana dan lingkungan unair
Pertanyaan :
Bagaimana bentuk form ceklis pekerjaan
Jawab :
Mohon ditanyakan ke dit sarpras. Terimakasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
97
Dari : Dhuha Kurniawan
Unit : Fakultas Keperawatan
Pertanyaan :
Berapa besaran tarif pajak untuk hadiah ?
Jawab :
25%
Penjawab : Fahmi Putri Wahyudi
98
Dari : sehendri
Unit : jasa konstruksi
Pertanyaan :
apakah arti kode transaksi 010, 020, 030
Jawab :
Faktur 010 untuk penyerahan kepada pihak bukan pemungut/swasta Faktur 020 untuk penyerahan kepada pihak pemungut bendaharawan Faktur 030 untuk penyerahan kepada pihak pemungut selain bendaharawan
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
99
Dari : Amir
Unit : Swasta
Pertanyaan :
Saya sudah input SSP lalu saya simpan, tetapi kode ebilling tidak keluar dan sudah saya coba berkali-kali jg tidak berhasil. mohon bantuannya. Trims
Jawab :
Langsung preview cetak dari browser. Jangan menggunakan menu cetak di website. Asal sudah muncul kode billing ya.
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
100
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon untuk NPWP Badan Universitas, di scan dan dishare di aplikasi keuangan ya.., supaya bisa kita serahkan ke rekanan dan yang membutuhkan, terimakasih sebelumnya
Jawab :
Siap. Proses Bu...
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
101
Dari : ZULFIKRI
Unit : RSUD SURADADI
Pertanyaan :
BAGAIMANA PAJAKNYA UNTUK REKANAN PEMERINTAH? KARENA BARU PERTAMA KALI MENGGUNAKAN, MOHON INFORMASINYA. TERIMAKASIH
Jawab :
Kalau di Unair kita bekerja sama dengan pihak bank, jadi setelah kita rekap baru kita bayarkan dengan membuat e-billing terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya atau ingin berbagi bisa langsung datang ke bagian Keuangan. Alamat ada di website ini. Terima Kasih
Penjawab : Endrik Nur Saputro, SE
102
Dari : Agustine
Unit : Fakultas Ekonomi
Pertanyaan :
Mohon informasi tentang E-Billing dan bagaimana implementasi pembayaran pajak yang dilakukan diFakultas berkaitan dengan E Billing tersebut, mengingat beberapa bank sudah memberikan peringatan bahwa mereka tidak lagi menerima pembayaran pajak manual mulai bulan depan (februari)
Jawab :
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon sabar. InsyaAllah hari Selasa tgl 26 Anda akan diundang untuk sosialisasi masalah keuangan. mohon kalau ada ide bisa juga disampaikan
Penjawab : Habiburrochman, SE.,M.Si.,Ak.